Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021
P. 155
Haiyani menegaskan bahwa seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini
maka pelaporan secara manual ke depan tidak dapat dilakukan.
Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik
terintegrasi dalam teknologi online single submission (OSS).
Teknologi OSS ini memungkinkan pengguna jaringan dapat mengakses sumber daya
yang ada hanya dengan satu akun pengguna.
"Harapan saya pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 sebagai garda terdepan
dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan
kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Dirjen
Haiyani.
Temu Teknis Penanggung Jawab K3 Nasional Tahun 2021 bertujuan untuk koordinasi
dan menyatukan persepsi pelaksaan program WLKP di wilayah.
Temu Teknis juga dimaksudkan untuk memperkuat komitmen secara sinergis dengan
Dirjen Binwasnaker dan K3, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan
terpadu, berkesinambungan, dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jatim Himawan Estu Bagijo mengungkapkan kondusifnya
kondisi ketenagakerjaan di provinsi itu karena pihaknya berhasil mengatasi beberapa
persoalan.
Estu menilai keberhasilan tersebut karena Disnaker Jatim selalu memperoleh pembinaan
dan arahan Dirjen PHI dan Jamsos serta seluruh jajaran lingkup pengawasan dan juga
K3.
"Perlu koordinasi dan sinergi antara pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 untuk
mendorong perusahaan agar menaati pelaporan ketenagakerjaan melalui WLKP online,"
ujarnya.
Dalam laporan acara, Direktur Bina K3 Muhammad Idam menyampaikan acara ini
dihadiri 5 orang Kepala Balai UPTP dan 15 orang UPTD, 4 Struktural UPT K2 Surabaya,
11 penguji K3, dan 2 orang narasumber. (*/jpnn).
154
