Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021
P. 174
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 18 Februari 2021 dan berlaku mulai 23
Februari 2021.
"Penghargaan nasional diberikan oleh menteri kepada perusahaan dan BUMN yang
mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Penghargaan nasional diberikan
dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya," tulis Pasal 3 Permenaker 3/2021, seperti
dikutip pada Jumat (12/3).
Ida menerangkan ada beberapa syarat perusahaan swasta dan BUMN bisa mendapat
penghargaan tersebut.
Pertama, perusahaan swasta harus mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas
minimal 1 persen dari total pegawai.
Sementara untuk BUMN, minimal mempekerjakan 2 persen pekerja penyandang
disabilitas dari total pegawai.
Kedua, para perusahaan dan BUMN harus menjamin pemberian proses pelatihan kerja,
rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil
serta tanpa diskriminasi.
" Ketiga, memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi," ungkap poin C Pasal 4.
Keempat, menyediakan akomodasi yang layak bagi pekerja disabilitas.
Kelima, memberikan fasilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Selain menentukan syarat, menteri nantinya akan membentuk Tim Penghargaan yang
akan menilai perusahaan swasta dan BUMN. Tim ini dikoordinasikan oleh direktorat
jenderal yang membina penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Tugas tim, yaitu memberi sosialisasi penghargaan hingga menyeleksi perusahaan swasta
dan BUMN yang akan diusulkan mendapat penghargaan. Seleksinya nanti melalui usulan
gubernur, dinas provinsi, hingga Kementerian BUMN.
Untuk usulan, batasannya tiga perusahaan swasta untuk masing-masing kategori dan
enam BUMN. Kategorinya, yaitu perusahaan skala besar, menengah, hingga kecil.
Perusahaan yang masuk skala besar adalah mereka yang jumlah pegawainya mencapai
100 orang. Sementara yang menengah 20-99 orang dan kecil kurang dari 20 orang.
Bila sudah ada nominasinya, penghargaan akan diberikan setiap tahun saat peringatan
Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember. Setelah penghargaan
diberikan, menteri atau gubernur akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi.
Sumber dana penghargaan berasal dari APBN. Tapi bisa juga dari APBD dan sumber
pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
173
