Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

Santunan secara simbolis diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan didampingi Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia di
Balaikota DKI Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Anies menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang diwakili oleh

Fatimah sekaligus ahli waris. Dia berpesan kepada pemberi kerja dan juga Ketua FKDM
untuk ikut memonitor agar santunan yang diberikan oleh BPJamsostek kepada keluarga
bisa bermanfaat sebagaimana mestinya, terutama untuk beasiswa anak korban.

Anies menambahkan, pentingnya setiap pekerja apapun profesinya untuk terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus
mendorong seluruh pekerja formal maupun informal untuk bisa terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan.

Senada dengan Anies, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia

dalam sambutannya mengatakan, dirinya mewakili manajemen BPJamsostek
menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya anggota FKDM Kecamatan Kelapa
Gading tersebut.

"Kami dari manajemen BPJamsostek turut berduka cita yang mendalam. Semoga amal
ibadahnya diterima dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi keikhlasan dalam
menghadapi cobaan ini," ujarnya.

Almarhumah Jamilah merupakan peserta aktif BPJamsostek dari Desember 2017, iuran
yang dibayarkan tiap bulan adalah Rp18 ribu untuk dua Program yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kepergiannya meninggalkan dua
orang anak.

"Pada kesempatan kali ini, kami BPJamsostek memberikan hak dari ahli waris, berupa
santunan dengan total Rp314 juta, terdiri dari santunan berkala sebesar Rp12 juta, biaya
pemakaman Rp10 juta, santunan kematian Rp161 juta, serta beasiswa untuk anak
sebesar Rp153 juta. Semoga santunan ini dapat berguna bagi keluarga khususnya untuk

pendidikan anak yang ditinggalkan," katanya.

Roswita menambahkan bahwa peran penting pemerintah daerah sangat dibutuhkan
untuk bersama-sama memastikan kesejahteraan pekerja di wilayahnya melalui program
jaminan sosial ketenagakerjaan.

FKDM merupakan forum yang dibentuk berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Tujuan pembentukannya ialah
untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini. FKDM dibentuk mulai
dari tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan sampai di tingkat desa.

170