Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa reformasi birokrasi dilakukan
dengan restrukturisasi organisasi. Hal ini dilakukan dengan merombak sejumlah jabatan
struktural menjadi jabatan fungsional. Baik yang berada di kantor pusat maupun UPTP di daerah.

"Ini salah satunya untuk mendorong mereka menjadi tenaga profesional. Dengan adanya
reformasi birokrasi ini, Kemnaker lebih fokus Dalam mengelola dan membina SDM ASN
Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker,
kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah," kata Awar, Minggu (14/3).

Empat jabatan fungsional yang pembinaannya ada di Kemnaker adalah instruktur, pengawas
ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja. Keempat jabatan fungsional tersebut adalah
jabatan SDM yang dibutuhkan oleh dunia ketenagakerjaan.

"Ini adalah jabatan fungsional yang memang sangat dibutuhkan di ketenagakerjaan. Sehingga
bukan hanya ada di Kementerian saja tenaga profesional ini berada, tapi juga di Kementerian
lain, lembaga pemerintah lain, termasuk di pemerintah daerah," jelas Anwar.
Dengan reformasi birokrasi ini, Sekjen Anwar berharap ASN Kemnaker, khususnya para CPNS
yang baru bergabung dengan Kemnaker, bekerja lebih keras, kreatif, dan inovatif dengan
menjadikan kinerja sebagai target kerja.

"Karena kalau jadi fungsional itu tergantung diri kita, kita rajin atau enggak. Kalau tidak rajin,
sejak masuk sampai selesai ya di situ terus," ujarnya.

Sedangkan reformasi BLK bertujuan untuk menjadikan pelatihan vokasi melalui BLK sebagai icon
Kemnaker. Dalam hal ini Kemnaker menerapkan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain
substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK,
dan relationship.

"Saya ingin kita semakin bangga, semakin senang, untuk bekerja di tempat ini. Sehingga kita
semakin memberikan yang terbaik bagi BLK, utamanya Kemnaker," pungkasnya. (OL-2).

55