Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 105
KEMENAKER LIBATKAN FORUM REKTOR UNTUK UJI SAHIH ATURAN TURUNAN UU
CIPTA KERJA
. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melibatkan 106 rektor perguruan tinggi se-
Indonesia dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk melakukan uji sahih terhadap aturan
turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Sesuai janji kami, pemerintah dalam hal ini Kemenaker, hari ini mengundang kembali para
rektor dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap rancangan
peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
keterangan tertulis, Senin (14/12).
Dalam uji sahih tersebut, Ida mengatakan para rektor dapat memberikan masukan, saran dan
tanggapan terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster ketenagakerjaan
yang tengah disusun oleh pemerintah.
"Sekali lagi, forum ini bukan sekedar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar mendapatkan
feedback dari bapak dan ibu sekalian," tambah Ida.
Adapun, empat RPP tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. RPP tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan
Hubungan Kerja, RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta RPP tentang Pengupahan.
Menurut Ida, Kemenaker sudah melibatkan Tim Tripartit yakni unsur serikat pekerja/serikat
buruh, unsur pengusaha dan unsur pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan RPP
tersebut. Bahkan, menurutnya pembahasan aturan turunan ini sudah dilakukan dengan
pemangku kepentingan lain seperti pakar, akademisi, ILO, World Bank, Dewan Pengupahan dan
lainnya.
"Selain itu kami di Kemenaker juga telah melakukan uji sahih di beberapa wilayah antara lain
Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatra Utara, dan beberapa daerah lainnya," lanjut
Ida.
Ida mengatakan, adanya pertemuan dengan FRI sangat penting dan menjadi modal yang kuat
bagi pemerintah untuk mengawal keberlangsungan UU Cipta Kerja termasuk peraturan
pelaksanaannya, sehingga diharapkan aturan tersebut sesuai dengan harapan bersama.
Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria mengatakan, uji sahih merupakan
bagian dari proses untuk mendorong inklusivitas agar publik terlibat dalam formulasi UU dan
turunannya, termasuk PP.
"Kami harap FRI bisa terus terlibat dalam berbagai pasal bukan hanya pasal yang menyangkut
pasal ketenagakerjaan. Tapi juga pasal lain tentang pertanahan, administrasi, kemudahan
berusaha," kata Arif Satria.
Menurut Arif, dalam UU Cipta Kerja, pasal tentang ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
mendominasi yakni sebanyak 39,78%, lalu pasal tentang pengadaan tanah 13,9%, pasal
kemudahan proyek strategis nasional 10,75%, PP dalam PSN 10%, UMKM 10,77%, kemudahan
berusaha 7,50%, dan ketenagakerjaan 2,69%.
Meski pasal tentang Ketenagakerjaan memiliki porsi yang kecil, tetapi Arif mengatakan bahwa
pasal ini menjadi perhatian publik dan isunya sensitif.
104
