Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 107
Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
atau UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
MENAKER IDA FAUZIYAH GANDENG 106 REKTOR UNTUK SUSUN RPP UU CIPTA
KERJA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengundang 106 rektor perguruan
tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk melakukan uji
sahih Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja atau UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
"Sesuai janji kami, pemerintah dalam hal ini Kemnaker, hari ini mengundang kembali para rektor
dalam rangka menampung masukan atau tanggapan maupun saran terhadap rancangan
peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja," kata Ida Fauziyah dalam sambutanya secara virtual di
Jakarta, Senin (14/12/2020).
Menaker menyatakan, dalam uji shahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para
rektor atau yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan atau tanggapan,
maupun saran terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang
dalam penyusunan dan pembahasan oleh pemerintah.
Keempat RPP tersebut yakni pertama, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing. Kedua, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Ketiga, PP tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan. Keempat, PP tentang Pengupahan.
Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Menaker Ida, pihaknya sudah melibatkan
dengan Tim Tripartit (unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur
pemerintah) maupun dengan stakeholders yang lain.
"Kita juga melibatkan para pakar/akademisi/ILO/World Bank/Dewan Pengupahan, maupun
pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu kami di Kemnaker juga telah melakukan uji sahih
di beberapa wilayah antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan
beberapa daerah lainnya," jelasnya.
Ia meyakini, pertemuan dengan FRI ini sangat penting dan startegis sebagai modalitas kuat
Pemerintah untuk terus mengawal keberlangsungan UU Cipta Kerja termasuk peraturan
pelaksanaannya, agar sesuai dengan harapan bersama.
"Kami sangat berharap dari para Rektor atau yang mewakili, dapat memberikan masukan atau
tanggapan maupun saran terhadap empat RPP yang kami siapkan. Sekali lagi, forum ini bukan
sekedar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar mendapatkan feedback dari bapak dan ibu
sekalian," ujarnya.
Tak hanya itu, kata Menaker Pemerintah juga telah membentuk Tim Independen dalam rangka
serap aspirasi yang terdiri atas para ahli dan tokoh nasional perwakilan dari beberapa sektor
utama dalam UU Cipta Kerja untuk duduk dalam Tim Serap Aspirasi.
"Tim aspirasi ini akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak
dalam penyusunan RPP dan Perpres," katanya.
Ketua Forum Rektor Indonesia, Prof. Dr. Arif Satria SP, M.Si., menambahkan, uji sahih
merupakan bagian dari proses untuk mendorong inklusivitas agar publik terlibat dalam formulasi
UU dan turunannya, termasuk PP.
106
