Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

RATUSAN REKTOR IKUT SUSUN RPP UU CIPTA KERJA BERSAMA KEMNAKER

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA -- Sesuai janjinya, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melibatkan 106 rektor untuk melakukan uji sahih Rancangan
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan.

Ratusan rektor tersebut merupakan rektor perguruan tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam
Forum Rektor Indonesia (FRI).

"Hari ini mengundang kembali para rektor dalam rangka menampung masukan/tanggapan
maupun saran terhadap rancangan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja," ujar Menaker Ida
Fauziyah dalam sambutanya secara virtual di Jakarta, Senin (14/12/2020).

Ida berujar dalam uji shahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para rektor atau
yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan, maupun saran
terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam penyusunan
dan pembahasan oleh pemerintah.

Keempat RPP tersebut yakni pertama, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing. Kedua, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Ketiga, PP tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan. Keempat, PP tentang Pengupahan.

Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Menaker Ida, pihaknya sudah melibatkan
dengan Tim Tripartit (unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur
pemerintah) maupun dengan stakeholders yang lain.

"Kita juga melibatkan para pakar/akademisi/ILO/World Bank/Dewan Pengupahan, maupun
pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu kami di Kemnaker juga telah melakukan uji sahih
di beberapa wilayah antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan
beberapa daerah lainnya," kata Menaker Ida.

Menaker meyakini, pertemuan dengan FRI ini sangat penting dan startegis sebagai modalitas
kuat Pemerintah untuk terus mengawal keberlangsungan UU Cipta Kerja termasuk peraturan
pelaksanaannya, agar sesuai dengan harapan bersama.

"Kami sangat berharap dari para Rektor atau yang mewakili, dapat memberikan masukan atau
tanggapan maupun saran terhadap empat RPP yang kami siapkan. Sekali lagi, forum ini bukan
sekedar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar mendapatkan feedback dari bapak dan ibu
sekalian," ujarnya.

Menaker Ida menambahkan, Pemerintah juga telah membentuk Tim Independen dalam rangka
serap aspirasi yang terdiri atas para ahli dan tokoh nasional perwakilan dari beberapa sektor
utama dalam UU Cipta Kerja untuk duduk dalam Tim Serap Aspirasi.

"Tim aspirasi ini akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak
dalam penyusunan RPP dan Perpres," kata Menaker Ida.

Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria mengatakan, uji sahih merupakan bagian dari proses
untuk mendorong inklusivitas agar publik terlibat dalam formulasi UU dan turunannya, termasuk
PP.
"Kami harap FRI bisa terus terlibat dalam berbagai pasal bukan hanya pasal yang menyangkut
pasal ketenagakerjaan. Tapi juga pasal lain tentang pertanahan, administrasi, kemudahan
beruaaha," kata Arif Satria.

101