Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

Judul Membedah Hak-Hak Pekerja yang Tercantum dari UU Cipta Kerja
Nama Media viva.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1331376-membedah-hak-hak-
pekerja-yang-tercantum-dari-uu-cipta-kerja
Jurnalis Dusep Malik
Tanggal 2020-12-14 15:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
Kita di lapangan banyak mengamati dan memberikan masukan-masukan RPP ke konvederasi
untuk dilakukan perubahan ke pemerintah. UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih
memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja

positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
UU Cipta Kerja menjadi angin segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah
pesangonnya lebih kecil, dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi pekerja

positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
Artinya Pemerintah berkomitmen memastikan pembayaran PHK dan kita berharap perusahaan
tidak boleh abai terhadap pesangon yang telah menjadi hak para pekerja dalam melakukan PHK

negative - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja
Indofarma) Sehingga, pekerja yang mengalami PHK baik karena mengundurkan diri atau karena
alasan-alasan lainnya yang diatur dalam UU Cipta Kerja sama-sama berhak atas UP dan/atau
UPMK dan UPH

Ringkasan

Empat Peraturan Pemerintah atau PP Klaster Ketenagakerjaan yang merupakan turunan dari UU
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus digodok. Tim tripartit yang terdiri dari Serikat
Buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Pemerintah duduk bersama.

MEMBEDAH HAK-HAK PEKERJA YANG TERCANTUM DARI UU CIPTA KERJA

Empat Peraturan Pemerintah atau PP Klaster Ketenagakerjaan yang merupakan turunan dari UU
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus digodok. Tim tripartit yang terdiri dari Serikat
Buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Pemerintah duduk bersama.
129