Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

Dari empat aturan turunan itu, tiga di antaranya telah selesai dibuat, yaitu RPP tentang
penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), RPP tentang hubungan kerja, waktu kerja dan waktu
istirahat serta PHK, dan revisi PP tentang pengupahan. Sementara, tentang pesangon pekerja
masih dalam pembahasan.

Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma, Tri Okta Sulfa Kimiawan,
mengatakan publik menanti RPP yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja terutama Klaster
Ketenagakerjaan. Menurutnya, ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian, di antaranya
menyangkut soal PHK dan pesangon pekerja.

"Kita di lapangan banyak mengamati dan memberikan masukan-masukan RPP ke konvederasi
untuk dilakukan perubahan ke pemerintah. UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih
memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja," kata Tri saat webinar 'Implementasi Skema
Baru PHK dan Pesangon dalam UU Cipta Kerja', dikutip Senin 14 Desember 2020.

Menurutnya, data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2019 menyebutkan hanya 27 persen
pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003.
Sisanya, 73 persen tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan.

Bahkan, laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018
menyatakan 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan, 27 persen
pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima, dan 7 persen pekerja yang
menerima pesangon sesuai dengan ketentuan.

Dengan kondisi tersebut, kata Tri, upaya yang harus dilakukan bukan hanya memperbaiki aturan
atau regulasi. Namun sangat penting melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha atau
pemberi kerja untuk patuh dalam pembayaran pesangon pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

"UU Cipta Kerja menjadi angin segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah
pesangonnya lebih kecil, dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi
pekerja," jelas Tri.

Sekali lagi, dia menegaskan, pesangon adalah kewajiban pengusaha. Cepat atau lambat,
pesangon harus dibayarkan. Maka, UU Cipta Kerja hadir menata aturan ketenagakerjaan di
Indonesia menjadi lebih baik. Regulasi memang penting namun kepatuhan menjalankan aturan
jauh lebih penting.

Dengan begitu, UU Cipta Kerja bakal mampu meningkatkan iklim usaha yang kondusif,
menciptakan lapangan kerja baru, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa
mengabaikan hak-hak pekerja yang semestinya.

Dengan UU Cipta Kerja diharapkan menguatkan kembali terkait kebijakan PHK yang telah diatur
dalam kontruksi skema baru PHK dan Pesangon. Inti dari kluster ketenagakerjaan mengubah
atau menghapus serta menetapkan dari beberapa ketentuan dari UU yang berlaku.

"Artinya Pemerintah berkomitmen memastikan pembayaran PHK dan kita berharap perusahaan
tidak boleh abai terhadap pesangon yang telah menjadi hak para pekerja dalam melakukan PHK,"
ujar dia.

Sementara itu, dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya memang telah membedakan jenis dan
banyaknya kompensasi yang didapatkan pekerja jika terjadi PHK tergantung dari alasan
terjadinya PHK tersebut. Tapi, dulunya pekerja yang PHK terjadi karena mengundurkan diri
secara sukarela tidak berhak atas uang pesangon.

130