Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 146
Judul UU Omnibus Law Ciptaker Beri Perlindungan Hak-hak Pekerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/267450/13/uu-omnibus-law-
ciptaker-beri-perlindungan-hak-hak-pekerja-1607926375
Jurnalis M Purwadi
Tanggal 2020-12-14 13:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
UU Cipta Kerja menjadi angin segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah
pesangonnya lebih kecil, dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi pekerja
positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
Artinya Pemerintah berkomitmen memastikan pembayaran PHK dan kita berharap perusahaan
tidak boleh abai terhadap pesangon yang telah menjadi hak para pekerja dalam melakukan PHK
neutral - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
Sehingga, pekerja yang mengalami PHK baik karena mengundurkan diri atau karena alasan-
alasan lainnya yang diatur dalam UU Cipta Kerja sama-sama berhak atas UP dan/atau UPMK dan
UPH
Ringkasan
Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, dan
pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan yang
menjadi aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tiga di antaranya telah
selesai dibahas yaitu RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja,
dan Waktu Istirahat, serta PHK. Termasuk Revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Sementara, menyangkut soal pesangon pekerja masih dilakukan pembahasan.
UU OMNIBUS LAW CIPTAKER BERI PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA
JAKARTA - Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin,
dan pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan
yang menjadi aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tiga di antaranya telah selesai dibahas yaitu RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang
Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK. Termasuk Revisi PP Nomor 78
145
