Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan, salah satu aturan turunan yang
sedang dibahas adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan. Direktur
Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Ditjen PHI JSK), Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, saat ini RPP tentang
pengupahan masih dalam proses penyusunan oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

"Hari ini, sampai siang ini Depenas masih membahas RPP pengupahan. Nanti kalo udah siap
akan di share di portal (https://uu-ciptakerja.go.id/) untuk mendapatkan tanggapan dari
stakeholder dan masyarakat," kata Dinar kepada Kontan, Senin (14/12).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
pihaknya tidak akan memberikan masukan terhadap RPP tentang pengupahan tersebut. Ia
menyebut, pasal mengenai formulasi pengupahan di UU Cipta Kerja merupakan salah satu
gugatan dalam uji materi yang diajukan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak (memberi masukan). Dewan pengupahan dari KSPSI AGN, KSPI, dan KSBSI juga tidak
ikut membahas RPP pengupahan," kata Said ketika dikonfirmasi, Senin (14/12).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam
mengatakan, perlunya perspektif yang komprehensif dalam memandang keberadaan UU cipta
kerja. Ia menilai, adanya UU cipta kerja ini akan mampu meningkatkan investasi masuk ke
Indonesia. Masuknya investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang akan
mengakomodasi kebutuhan calon pekerja dan pekerja.

Meningkatnya investasi ini juga akan memperbaiki kondisi dunia usaha. Jika dunia usaha
membaik, maka pekerja juga yang nantinya akan mendapatkan penghasilan yang semakin
membaik.

"UU cipta kerja jelas ditujukan untuk melindungi, memberikan manfaat kepada masyarakat, baik
itu pekerja maupun calon pekerja. Baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Piter
dalam sebuah webinar, Minggu (13/12).

Seperti diketahui, sebelumnya aturan mengenai formulasi perhitungan upah minimum
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Formulasi
pengupahan dalam PP tersebut memuat variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sedangkan,
dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), formulasi perhitungan upah
minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

142