Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 140

AKHIRNYA, UMK CIANJUR 2021 NAIK JADI RP 2.699.814.

              Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK)  Cianjur,  Jawa  Barat  untuk  2021  akhirnya  naik.  UMK  yang
              semula Rp 2.534.789 naik menjadi Rp 2.699.814.

              Kenaikan  itu  dipertegas  dengan  keluarnya  surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  nomor
              561/kep.809-Yanbangsos/2029 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor
              561/Kep.774-Yanbangsos/2029 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
              Barat.

              Surat tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Bara Ridwan Kamil pada 11 Desember 2020 lalu.

              Kepala  Bidang  Hubungan  Industrian  dan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Dinas  Tenaga  Kerja
              Transmigrasi  Kabupaten  Cianjur  Aries  Heriansyah,  mengatakan  dengan  adanya  perubahan
              tersebut, UMK Cianjur 2021 naik Rp 165.025 atau 6,51 persen dari UMK tahun lalu.
              "Sudah  diputuskan,  ada  kenaikan  sebesar  Rp  165.025.  Dari  yang  sebelumnya  Rp  2.534.789
              menjadi Rp 2.699.814," ujar Aries, Senin (14/12/2020).

              Menurutnya  UMK  yang  baru  mulai  berlaku  pada  1  Januari  2021.  Perusahaan  yang  memang
              belum sanggup untuk menaikkan upah, bisa mengajukan penangguhan.

              "Sudah kami sebarkan ke perusahaan melalui pesan whatsapp. Tapi secara resminya nanti akan
              dikirim surat edaran. Berlakunya per 1 Januari 2021. Bisa mengajukan penangguhan, tapi sampai
              saat ini belum ada yang berkomunikasi untuk ajukan penangguhan tersebut," kata dia.

              Sementara itu, Perwakilan Serikat Buruh Cianjur Hendra Malik, mengatakan kenaikan upah sudah
              sesuai dengan tuntutan terakhir dari buruh Cianjur, yakni UMK 2021 naik 6,51 persen.

              Menurutnya serikat buruh akan mengawal implementasi UMK pada 2021.

              "Jika ada perusahaan yang memang tidak menjalankan, kami siap untuk mengawal akan segera
              ikut menaikan upah," kata dia.

              Selain itu, lanjut dia, perlu ada pengawalan pada perusahaan yang mengajukan penangguhan.
              Sebab di Cianjur, perusahaan yang menganggap penangguhan berarti tidak perlu menjalankan
              UMK yang baru selama masa penangguhan.

              "Seharusnya penangguhan itu nantinya tetap dibayarkan. Jadi dikumulatifkan kekurangannya.
              Tapi banyak yang tidak dibayar. Makanya perlu untuk dikawal juga," tuturnya.

              Dia  berharap  kenaikan upah  bisa  meningkatkan  kesejahteraan  buruh  di  Cianjur. "Semoga di
              masa pandemi ini bisa sedikit menaikkan kesejahteraan dengan adanya kenaikan UMK 2021,"
              pungkasnya.

              Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa memprotes
              keputusan UMK 2021 yang tidak naik.

              Namun  setelah  didemo,  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur  akhirnya  mengeluarkan  permohonan
              revisi UMK 2021 ke Pemprov Jawa Barat dengan mengusulkan kenaikan di angka 6,51 persen.










                                                           139
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145