Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara, menyangkut soal pesangon pekerja masih
dilakukan pembahasan.
"Kita di lapangan banyak mengamati dan memberikan masukan-masukan RPP ke konederasi
untuk dilakukan perubahan ke pemerintah. UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih
memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja," kata Ketua Biro Konseling dan Advokasi
Serikat Pekerja Indofarma Tri Okta Sulfa Kimiawan saat webinar 'Implementasi Skema Baru PHK
dan Pesangon dalam UU Cipta Kerja ' Minggu (13/12/2020) malam.

Menurutnya, saat ini publik menanti RPP yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja yang
tengah dibahas oleht tim tripartit, terutama Klaster Ketenagakerjaan. Menurutnya, ada beberapa
hal yang masih menjadi perhatian, di antaranya menyangkut soal PHK dan pesangon pekerja.

Dia memaparkan, data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2019 menyebutkan hanya 27%
pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003.
Sisanya, 73% tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan.

Bahkan, laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018
menyatakan 66% pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan, 27% pekerja
menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima, dan 7% pekerja yang menerima
pesangon sesuai dengan ketentuan.

Dengan kondisi tersebut, upaya yang harus dilakukan bukan hanya memperbaiki aturan atau
regulasi. Namun sangat penting melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha atau
pemberi kerja untuk patuh dalam pembayaran pesangon pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

"UU Cipta Kerja menjadi angin segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah
pesangonnya lebih kecil, dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi
pekerja," terangnya.

137