Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 45

SUSUN ATURAN TURUNAN UU CIPTAKER, MENAKER KUMPULKAN 106 REKTOR
              PERGURUAN TINGGI
              Susun Aturan Turunan UU Ciptaker, Menaker Kumpulkan 106 Rektor Perguruan Tinggi Michelle
              Natalia Senin, 14 Desember 2020 - 22:38 WIB loading.

              Menaker Ida Fauziyah. FOTO/dok.Kemnaker

              Kementerian  Ketengakerjaan  kembali  mengundang  106  rektor  perguruan  tinggi se-Indonesia
              yang  tergabung dalam Forum  Rektor  Indonesia  (FRI)  untuk  melakukan  uji  sahih  Rancangan
              Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  Klaster
              Ketenagakerjaan.

              "Sesuai janji kami, pemerintah dalam hal ini Kemnaker, hari ini mengundang kembali para rektor
              dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap rancangan peraturan
              pelaksanaan UU Cipta Kerja," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam sambutanya secara virtual di
              Jakarta, Senin (14/12/2020).

              Ida menyatakan, dalam uji shahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para rektor
              atau yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan, maupun saran
              terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam penyusunan
              dan pembahasan oleh pemerintah.

              Keempat RPP tersebut yakni pertama, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga
              Kerja Asing. Kedua, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
              Waktu  Istirahat,  serta  Pemutusan  Hubungan  Kerja.  Ketiga,  PP  tentang  Jaminan  Kehilangan
              Pekerjaan. Keempat, PP tentang Pengupahan.

              Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Ida, pihaknya sudah melibatkan dengan
              Tim  Tripartit  (unsur  serikat  pekerja/serikat  buruh,  unsur  pengusaha  dan  unsur  pemerintah)
              maupun dengan stakeholders yang lain. "Kita juga melibatkan para pakar, akademisi, ILO, World
              Bank,  Dewan  Pengupahan,  maupun  pemangku  kepentingan  yang  lainnya.  Selain  itu  kami  di
              Kemnaker  juga  telah  melakukan  uji  sahih  di  beberapa  wilayah  antara  lain  Jawa  Timur,  Bali,
              Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya," kata Ida.

              Dia meyakini, pertemuan dengan FRI ini sangat penting dan startegis sebagai modalitas kuat
              pemerintah  untuk  terus  mengawal  keberlangsungan  UU  Cipta  Kerja  termasuk  peraturan
              pelaksanaannya, agar sesuai dengan harapan bersama.

              "Kami sangat berharap dari para Rektor atau yang mewakili, dapat memberikan masukan atau
              tanggapan maupun saran terhadap empat RPP yang kami siapkan. Sekali lagi, forum ini bukan
              sekedar  basa-basi,  tapi  kami  ingin  benar-benar  mendapatkan  feedback  dari  bapak  dan  ibu
              sekalian," ujarnya.



















                                                           44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50