Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

KEMNAKER AJAK FORUM REKTOR INDONESIA SUSUN RPP UU CIPTA KERJA

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengundang 106 rektor perguruan tinggi se-Indonesia
yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk melakukan uji sahih Rancangan
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan.

"Sesuai janji kami, pemerintah dalam hal ini Kemnaker, hari ini mengundang kembali para rektor
dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap rancangan peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam dalam keterangan tertulis, Senin
(14/12/2020).

Ida menyatakan dalam uji shahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para rektor
atau yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan, maupun saran
terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam penyusunan
dan pembahasan oleh pemerintah.
Keempat RPP tersebut yakni pertama, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing. Kedua, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Ketiga, PP tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan. Keempat, PP tentang Pengupahan.
Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Ida, pihaknya sudah melibatkan dengan
Tim Tripartit (unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur pemerintah)
maupun dengan stakeholders yang lain.

"Kita juga melibatkan para pakar/akademisi/ILO/World Bank/Dewan Pengupahan maupun
pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu kami di Kemnaker juga telah melakukan uji sahih
di beberapa wilayah antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan
beberapa daerah lainnya," kata dia.
Ia meyakini pertemuan dengan FRI ini sangat penting dan strategis sebagai modalitas kuat
pemerintah untuk terus mengawal keberlangsungan UU Cipta Kerja termasuk peraturan
pelaksanaannya, agar sesuai dengan harapan bersama.

"Kami sangat berharap dari para Rektor atau yang mewakili, dapat memberikan masukan atau
tanggapan maupun saran terhadap empat RPP yang kami siapkan. Sekali lagi, forum ini bukan
sekedar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar mendapatkan feedback dari bapak dan ibu
sekalian," ujarnya.

Ida menambahkan pemerintah juga telah membentuk Tim Independen dalam rangka serap
aspirasi yang terdiri atas para ahli dan tokoh nasional perwakilan dari beberapa sektor utama
dalam UU Cipta Kerja untuk duduk dalam Tim Serap Aspirasi.

"Tim aspirasi ini akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak
dalam penyusunan RPP dan Perpres," kata Ida.

Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria SP mengatakan uji sahih merupakan bagian dari proses
untuk mendorong inklusivitas agar publik terlibat dalam formulasi UU dan turunannya, termasuk
PP.

"Kami harap FRI bisa terus terlibat dalam berbagai pasal bukan hanya pasal yang menyangkut
pasal ketenagakerjaan. Tapi juga pasal lain tentang pertanahan, administrasi, kemudahan
berusaha," kata Arif Satria.

57