Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

Judul UU Cipta Kerja Jadi Angin Segar Lindungi Hak-hak Pekerja
Nama Media jpnn.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/uu-cipta-kerja-jadi-angin-segar-lindungi-
hak-hak-pekerja
Jurnalis yessy
Tanggal 2020-12-14 19:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Ketua Biro Konseling dan Advokasi Serikat Pekerja Indofarma)
Kami di lapangan banyak mengamati dan memberikan masukan-masukan RPP ke konvederasi
untuk dilakukan perubahan ke pemerintah. UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih
memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja

positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) dan pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP)
klaster ketenagakerjaan yang menjadi aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tiga di antaranya telah selesai dibahas yaitu RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang
Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK.) UU Cipta Kerja menjadi angin
segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga memberikan kepastian
pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah pesangonnya lebih kecil,
dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi pekerja
positive - Tri Okta Sulfa Kimiawan (Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) dan pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP)
klaster ketenagakerjaan yang menjadi aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tiga di antaranya telah selesai dibahas yaitu RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang
Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK.) Artinya pemerintah berkomitmen
memastikan pembayaran PHK dan kita berharap perusahaan tidak boleh abai terhadap pesangon
yang telah menjadi hak para pekerja dalam melakukan PHK

Ringkasan

Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan pemerintah
tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan yang menjadi
aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tiga di antaranya telah selesai dibahas yaitu RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang
Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK.

90