Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 92
UU CIPTA KERJA JADI ANGIN SEGAR LINDUNGI HAK-HAK PEKERJA
, JAKARTA - Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
dan pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan
yang menjadi aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tiga di antaranya telah selesai dibahas yaitu RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang
Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK.
Termasuk Revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara, menyangkut soal
pesangon pekerja masih dilakukan pembahasan.
"Kami di lapangan banyak mengamati dan memberikan masukan-masukan RPP ke konvederasi
untuk dilakukan perubahan ke pemerintah. UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan lebih
memberikan kepastian dan perlindungan ke pekerja," ujar Ketua Biro Konseling dan Advokasi
Serikat Pekerja Indofarma Tri Okta Sulfa Kimiawan saat webinar 'Implementasi Skema Baru PHK
dan Pesangon dalam UU Cipta Kerja' Minggu (13/12).
Menurutnya, saat ini publik menanti RPP yang menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja yang
tengah dibahas oleht tim tripartit, terutama Klaster Ketenagakerjaan.
Dan ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian, di antaranya menyangkut soal PHK dan
pesangon pekerja.
Dia memaparkan, data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2019 menyebutkan hanya 27%
pengusaha yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU 13/2003.
Sisanya, 73% tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan.
Bahkan, laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018
menyatakan 66% pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan, 27% pekerja
menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima, dan 7% pekerja yang menerima
pesangon sesuai dengan ketentuan.
Dengan kondisi tersebut, upaya yang harus dilakukan bukan hanya memperbaiki aturan atau
regulasi.
Namun sangat penting melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha atau pemberi kerja
untuk patuh dalam pembayaran pesangon pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
"UU Cipta Kerja menjadi angin segar dan mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga
memberikan kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun. Meskipun jumlah
pesangonnya lebih kecil, dari 32 menjadi 25 kali gaji, tapi ini lebih pasti untuk melindungi
pekerja," terangnya.
Sekali lagi, pesangon adalah kewajiban pengusaha. Cepat atau lambat, pesangon harus
dibayarkan. Maka, UU Cipta Kerja hadir untuk menata aturan ketenagakerjaan di bumi Indonesia
menjadi lebih baik.
Regulasi memang penting namun kepatuhan menjalankan aturan jauh lebih penting.
Dengan begitu, UU Cipta Kerja bakal mampu meningkatkan iklim usaha yang kondusif,
menciptakan lapangan kerja baru, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa
mengabaikan hak-hak pekerja yang semestinya.
91
