Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

KEMENAKER LIBATKAN FORUM REKTOR INDONESIA SUSUN RANCANGAN ATURAN
UU CIPTA KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengundang 106 rektor perguruan tinggi se-Indonesia
yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk melakukan uji sahih Rancangan
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan.

"Sesuai janji kami, Pemerintah dalam hal ini Kemnaker, hari ini mengundang kembali para rektor
dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap rancangan peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutanya
secara virtual di Jakarta, Senin (14/12).

Ida menyatakan, dalam uji shahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para rektor
atau yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan, maupun saran
terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam penyusunan
dan pembahasan oleh pemerintah.

Keempat RPP tersebut yakni pertama, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing. Kedua, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Ketiga, PP tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan. Keempat, PP tentang Pengupahan.

Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Menaker Ida, pihaknya sudah melibatkan
dengan Tim Tripartit (unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pengusaha dan unsur
pemerintah) maupun dengan stakeholders yang lain.

"Kita juga melibatkan para pakar/akademisi/ILO/World Bank/Dewan Pengupahan, maupun
pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu kami di Kemnaker juga telah melakukan uji sahih
di beberapa wilayah antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan
beberapa daerah lainnya," jelasnya.

Dia meyakini, pertemuan dengan FRI ini sangat penting dan startegis sebagai modalitas kuat
Pemerintah untuk terus mengawal keberlangsungan UU Cipta Kerja termasuk peraturan
pelaksanaannya, agar sesuai dengan harapan bersama.
"Kami sangat berharap dari para Rektor atau yang mewakili, dapat memberikan masukan atau
tanggapan maupun saran terhadap empat RPP yang kami siapkan. Sekali lagi, forum ini bukan
sekedar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar mendapatkan feedback dari bapak dan ibu
sekalian," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah membentuk Tim Independen dalam rangka serap aspirasi
yang terdiri atas para ahli dan tokoh nasional perwakilan dari beberapa sektor utama dalam UU
Cipta Kerja untuk duduk dalam Tim Serap Aspirasi.
"Tim aspirasi ini akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak
dalam penyusunan RPP dan Perpres," katanya.

Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria menambahkan, uji sahih merupakan bagian dari
proses untuk mendorong inklusivitas agar publik terlibat dalam formulasi UU dan turunannya,
termasuk PP.

"Kami harap FRI bisa terus terlibat dalam berbagai pasal bukan hanya pasal yang menyangkut
pasal ketenagakerjaan. Tapi juga pasal lain tentang pertanahan, administrasi, kemudahan
beruaaha," kata Arif Satria.

94