Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 225
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun semua pekerja wajib mengikuti iuran Tapera,
baik yang belum maupun sudah memiliki rumah.
Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Tapera, Gatut Subadio mengatakan baik
peserta MBR maupun non MBR akan mendapat imbal hasil wajar di akhir kepesertaannya. Sebab
pengelolaan dana akan dilakukan menggunakan pola kontrak investasi kolektif (KIK).
"Jadi kami berkewajiban bahwa simpanan ini harus bisa kembali mengikut hasil pemupukannya.
Di sini lah berubah situasi dari penabung menjadi unit penyertaan. Makanya di dalam
pelaksanaan ini kami bekerja sama dengan berbagai institusi yang menyelenggarakan proses
itu," katanya dalam webinar 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Tapera di Tengah Penurunan
Kepercayaan Sektor Keuangan', Jumat (28/8/2020).
Pengelolaan pemupukan melalui KIK juga dilakukan dengan mempertimbangkan target imbal
hasil hasil sekurang-kurangnya rata-rata deposito bank pemerintah jangka waktu 1 tahun secara
berkelanjutan.
"Target pembiayaan perumahan juga sesuai dengan alokasi ketersediaan likuiditas pada dana
pemanfaatan secara seimbang dengan kepentingan keberlangsungan jangka panjang," ucapnya.
Kontrak investasi ini akan dipecah ke berbagai instrumen. Di mana alokasi pemupukan sebesar
40-60% dilakukan lewat manajer investasi ke Kontrak Investasi Konvensional atau Kontrak
Investasi Kolektif Syariah seperti deposito, surat berharga pemerintah, surat berharga pemda,
surat berharga bidang perumahan dan kawasan, serta bentuk investasi lain yang
menguntungkan.
Selain itu alokasi pemanfaatan sebesar 30-55% di bank dan perusahaan pembiayaan lewat efek
atas penyaluran pembiayaan (KPR, kredit pembangunan rumah atau kredit renovasi rumah).
Gatut mengatakan pengelolaan dana yang menggunakan manajer investasi akan aman dan
terpercaya. Pihaknya akan memilih orang yang tepercaya dan menerapkan pengelolaan dana
dengan investasi yang terukur.
"Secara operasional untuk memastikan atau menjawab keraguan masyarakat tentang bagaimana
nanti duitnya apakah MI-nya bisa mengelola dengan baik? Mereka adalah profesi yang disupervisi
oleh otoritas," ucapnya.
Dia meminta calon peserta tak perlu khawatir karena nantinya manajer investasi wajib
melaporkan pengelolaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"MI sebagai kelompok profesi harus melaporkan kegiatannya kepada OJK karena terlibat dalam
kontrak investasi kolektif, sehingga sebenarnya secara kelembagaan mulai dari perencanaan
sampai pengawasan sebenarnya sudah ditata sedemikian rupa sehingga akan bisa mengurangi
kekhawatiran yang ada di masyarakat," jelasnya.
Selain itu, juga telah dibentuk Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan di bawahnya ada Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Ketua OJK Wimboh Santoso.
Selain manajer investasi, institusi lain yang bekerja sama dengan BP Tapera di antaranya adalah
bank kustodian dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
(ara/ara) .
224
