Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 220
PENCAIRAN SUBSIDI UPAH BERTAHAP-OK
Penerima Bantuan Diharap Bersabar
Usul BTT untuk Pekerja Non Subsidi
Pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang belum ditransfer subsidi gaji jangan cemas dulu.
Sebab proses transfer masih berlangsung. Di sisi lain, Pemkot Malang didesak mencari solusi
bagi pekerja yang tak kebagian subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan.
Sejumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mengaku rekening tabungan mereka belum
terisi setelah pencairan serentak subsidi, Kamis (27/8). Kepada New Malang Pos para pekerja itu
mengaku sudah menanti-nanti pencairan subsidi gaji tersebut. Padahal mereka memastikan
telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Seperti diberitakan sebelumnya, 130.930 pekerja di Malang Raya tercatat sebagai penerima
subsidi gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Rinciannya, 109.134 tenaga kerja di Kota Malang, 12.770
orang di Kabupaten Malang dan 9.026 pekerja di Kota Batu.
Bantuan subsidi ini diperuntukkan bagi pekerja non PNS dan BUMN yang bergaji di bawah Rp 5
juta per bulan. Bantuan yang diberikan senilai Rp 600 ribu per bulannya. Pencairan mulai bulan
September hingga Desember. Sistem pencairan dilakukan satu kali untuk jatah dua bulan
pencairan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Imam Santoso mengatakan, pencairan memang
dilakukan secara bertahap. Hal tersebut dilakukan karena BPJS Ketenagakerjaan masih perlu
melakukan validasi dan verifikasi data berlapis.
"Jadi jangan khawatir, uang tersebut pasti akan masuk ke rekening peserta yang sudah
terverifikasi," kata Imam kepada New Malang Pos, Jumat (28/8) kemarin.
Ia menjelaskan, data peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk penerima bantuan ditutup sejak30
Juni 2020. Sehingga jika daftar sekarang, tetap tidak bisa mendapat bantuan Rp 600 ribu per
bulan.
"Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020, cut off data peserta aktif per
30 Juni 2020. Jadi yang tidak terdaftar sebagai peserta aktif pada tanggal tersebut tidak berhak,"
ujarnya.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi SPd meminta pemda ikut serta
mempercepat pengajuan bantuan pada pekerja-perkerja terdampak Covid-19 di Kota Malang.
Khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan bantuan baik dari program pemerintah pusat
melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun dari pemda.
"Kalau memang mau mengajukan ke pusat harus dipercepat. Memang ada kekhawatiran
kecemburuan sosial bisa terjadi. Makanya pemda harus pro aktif cari solusi atau celah dimana
bantuan bisa didapatkan," tegasnya.
Politisi Golkar ini mengatakan selain mengupayakan pengajuan bantuan ke pusat, pemda juga
bisa menggunakan cara lain seperti menggunakan APBD. Ataupun mencari bantuan dari pihak
lain yang tak melanggar aturan.
Hal ini memang menjadi salah satu tanggungjawab pemda untuk mencari solusi. Tidak hanya
menunggu bantuan dari pusat. "Dan ini kan sudah dok perubahan APBD. Anggaran memang
disiapkan masuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Kami selalu mendorong anggaran di BTT itu untuk
memberikan stimulus bagi warga yang masih terdampak. Ya salah satunya ini," tegas Suryadi.
219
