Page 296 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 296
Jawaban Pemerintah soal Pro Kontra BLT Rp 600 Ribu bagi Pekerja Program BLT Rp 600 ribu
bagi pekerja tak luput dari kritik. Peneliti Senior INDEF, Enny Sri Hartati, menilai banyak
karyawan swasta yang berhak mendapatkan bantuan tersebut namun tidak terdaftar sebagai
peserta BPJS.
"Kan ini tadi pemerintah mengantongi data dari BPJS kan targetnya cuma sekitar 13 juta, padahal
populasi pekerja swasta sekitar 30-an juta, kalau kita mengacu datanya BPS," kata Enny dalam
wawancaranya di acara Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan langsung di kanal YouTube
Kompas TV, Rabu (26/8/2020) malam.
Enny juga menyebutkan, program tersebut lebih tepat diberi judul 'insentif Rp 600 ribu selama
4 bulan untuk peserta BPJS bergaji di bawah Rp 5 juta'.
"Kalau tadi programnya direvisi menjadi judul tadi menjadi benar. Tapi kalau judulnya ini adalah
insentif untuk pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta menjadi diskriminatif untuk pekerja
yang tidak terdaftar di BPJS," tegas Enny.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun langsung
memberikan tanggapan. Yustinus mengatakan, pemberian bantuan senilai Rp 600 ribu untuk
karyawan yang terdaftar sebagai peserta BPJS sudah diwacanakan sejak lama.
"Sebenarnya wacana pemberian yang tahap awal ini ke karyawan yang terdaftar sebagai peserta
BPJS ini sudah cukup lama, jadi ini bukan baru-baru saja," ungkapnya dalam acara Sapa
Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu.
Menurut Yustinus, ada dua pertimbangan pemerintah dalam menentukan skema bantuan ini.
Satu di antaranya yaitu persoalan data.
"Problem dari penyaluran bansos adalah data." "Kita perlu memastikan by name, by address ,
bansos ini tepat sasaran, ini juga menjadi tantangan bagi kita," jelasnya.
Selain itu, Yustinus mengatakan, pendekatan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan menjadi
yang paling siap digunakan untuk penyaluran bantuan ini.
"Yang kedua, dilihat yang paling siap adalah pendekatan menggunakan data BPJS
Ketenagakerjaan dengan maksud memberikan reward pada peserta dan perusahaan yang
mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan," kata Yustinus.
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan adanya skema bantuan lanjutan dari program
ini. Menurutnya, pemerintah pun telah mewacanakan skema bantuan lain untuk masyarakat.
"Tidak menutup kemungkinan setelah ini lalu ada skema-skema lanjutan," kata Yustinus.
"Bahkan sudah diwacanakan juga, di luar karyawan ini juga akan diperluas ke yang peserta
(BPJS) bukan penerima upah supaya bisa di-cover, yaitu para petani, nelayan, dan sebagainya,
yang secara mandiri ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.
(Tribunnews.com/Daryono/Metta) (Kompas.com/Muhammad Idris).
295
