Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

Sebab, berdasarkan penilaian Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-73 dengan skor
69,6 dari 190 negara dalam urutan negara dengan kemudahan dalam menjalankan usaha pada
2019. Capaian itu ingin ditingkatkan pemerintah agar Indonesia mampu menembus 50 besar
negara.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sampai dengan triwulan IV 2019 terdapat 1.282
orang pengawas ketenagakerjaan. Dengan rincian, 1.218 orang merupakan pengawas daerah
dan 64 orang pengawas pusat.

Dari angka tersebut, 366 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Pengawas
Ketenagakerjaan Spesialis dan 349 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan. Pengawas terbanyak ada di berada daerah, di
Jawa Barat (97 orang), Jawa Tengah (114 orang) dan Jawa Timur (131 orang).

Ida berharap pengawas di ketiga daerah tersebut dapat meminimalkan kasus pelanggaran
ketenagakerjaan dan di daerah lainnya untuk mengoptimalkan pengawasan meski dalam
keterbatasan. Para pengawas itu harus mengawasi 315.395 perusahaan dengan jumlah tenaga
kerja yang tercatat mencapai 7.756.135 orang, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Online (WLKP) sampai dengan 2020.

Kementerian Ketenagakerjaan mendata jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran pada
2018 sebanyak 12.404 perusahaan dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak
25.123 dan pelanggaran norma K3 sebanyak 6.585.

Pada 2019, terdapat 21.613 perusahaan melakukan pelanggaran, dengan pelanggaran norma
ketenagakerjaan sebanyak 35.066 dan pelanggaran norma K3 sebanyak 13.414. Selain itu, pada
tahun yang sama terdapat 59 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan yang telah
dilakukan proses penyidikan.

Melihat data itu, Ida mengatakan dibandingkan jumlah yang terindikasi pelanggaran norma
ketenagakerjaan, maka sedikit para PPNS yang melakukan penyidikan. Dari jumlah penyidikan
tersebut, 56 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan.

"Saya mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas
negara untuk melakukan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Saya harap ini menjadi
contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ucapnya..

311