Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 313

Judul               KSPN: Perlu Diluruskan, Tak Ada Serikat Buruh Menolak Total RUU
                                    Cipta Kerja
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.sindonews.com/read/147338/15/kspn-perlu-
                                    diluruskan-tak-ada-serikat-buruh-menolak-total-ruu-cipta-kerja-
                                    1598612900
                Jurnalis            Mohammad Atik Fajardin
                Tanggal             2020-08-28 18:16:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              neutral - Ristadi (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)) Bahwa RUU Cipta Kerja
              ini kan juga mengatur tentang bagaimana perizinan dipercepat,  pemangkasan birokrasi, dan
              perlindungan untuk UMKM. Tentu hal-hal seperti ini tidak kami tolak


              Ringkasan

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan, perlu ada pelurusan
              terhadap persepsi bahwa Serikat Buruh atau Serikat Pekerja menolak total Rancangan Undang-
              Undang (RUU) Cipta Kerja.


              KSPN: PERLU DILURUSKAN, TAK ADA SERIKAT BURUH MENOLAK TOTAL RUU
              CIPTA KERJA

              - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan, perlu ada pelurusan
              terhadap persepsi bahwa Serikat Buruh atau Serikat Pekerja menolak total Rancangan Undang-
              Undang (RUU) Cipta Kerja.

              Dia  menegaskan,  tidak  ada  Serikat  Pekerja  atau  Serikat  Buruh  yang  tidak  setuju  perizinan
              investasi dipermudah, pemangkasan birokrasi, dan perizinan-perizinan usaha yang rendah biaya
              dan berkepastian waktu.

              "Bahwa  RUU  Cipta  Kerja  ini  kan  juga  mengatur  tentang  bagaimana  perizinan  dipercepat,
              pemangkasan  birokrasi,  dan  perlindungan  untuk  UMKM.  Tentu  hal-hal  seperti  ini  tidak  kami
              tolak," tambahnya.

              Ristadi  menjelaskan,  dalam  klaster  ketenagakerjaan  pun  terdapat  klausul  yang  tidak  pernah
              diungkap ke publik. Dimana terdapat tiga klausul baru yang di dalam UU Ketenagakerjaan Nomor

                                                           312
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318