Page 414 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

Dengan naiknya konsumsi rumah tangga, aktivitas ekonomi di level mikro akan bergerak. Itu
akan memicu perputaran dan pertumbuhan ekonomi yang nanti imbasnya juga kembali ke
masyarakat. Presiden menambahkan, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, tingkat konsumsi
rumah tangga dipastikan terpengaruh karena aktivitas ekonomi sempat banyak yang terhenti.
Karena itu, pemerintah memberikan stimulus agar aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan. Selain
BSU kepada 15,7 juta pekerja, masih ada bansos tunai bagi 9 juta penerima manfaat. Juga
bantuan hibah modal kerja produktif bagi 12 juta usaha mikro dan kecil.

Agar mereka bisa mengembangkan usahanya. Belum lagi program-program lainnya kepada
penerima manfaat yang berbeda. Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, pihaknya
sudah membuat payung hukum untuk pencairan BSU. Yakni, Peraturan menaker nomor 14
Tahun 2020. Dalam permenaker etsrebut, diuraikan beberapa kriteria karyawan yang bisa
mendapatkan BSU. Pertama adalah WNI yang terdaftar sebagai peserta BPJamsostek aktif
sampai Juni 2020, dengan status pekerja penerima upah. Kemudian, membayar iuran
BPJamsostek yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah Rp5 juta.

Dengan demikian, patokan yang dipakai adalah nominal gaji. Selain, itu, karyawan tersebut juga
wajib memiliki rekening bank yang aktif. "Tidak ada persyaratan mengikuti atau menjadi serikat
pekerja. Karena ini perorangan," ungkapnya. Dari target 15,7 juta karyawan, rekening yang
berhasil dikumpulkan sampai saat ini berjumlah 13,8 juta atau 88 persen. Sementara, yang
sudah tervalidasi dan terverifikasi oleh BPJamsostek sesuai kriteria Permenaker berjumlah 10,8
juta karyawan atau 69 persen dari target. Pihaknya mendorong agar seluruh target bisa
terpenuhi dan terverifikasi paling lambat akhir September mendatang.
''Proses penyaluran bantuan ini dilaksanakan melalui bank penyalur yang terhimpun dalam
himbara (Himpunan bank-bank milik negara),'' terang Ida.

2,5 juta pekerja yang bantuannya baru saja cair disalurkan lewat bank Mandiri sebanyak 700
ribu lebih karyawan. Kemudian via BNI (900 ribu), BRI (600 ribu), dan BTN (200 ribu). Keempat
bank tersebut akan terus menyalurkan secara bertahap sampai tercapai 15,7 juta pekerja. Di sisi
lain, masih ada 1,9 juta rekening pekerja yang yang belum disetorkan pada BPJamsostek. Ida
meminta agar perusahaan atau pemberi kerja yang belum menyetor nomor rekening pekerjanya
yang memenuhi prasyarat segera melapor.

"Masalah sosialisasi. Ini kita minta Apindo untuk ikut mendorong pemberi kerja segera
melaporkan data pekerjanya,'' papar politikus PKB tersebut. Cabang BPJamsostek juga terus
mendorong perusahaan agar menyerahkan nomor rekening pekerjanya.
Lalu, bagaimana jika ada pekerja yang memenuhi persyaratan namun tidak menerima? Ida
meminta agar pekerja segera melapor ke BPJamsostek. Sehingga, bisa diproses lebih lanjut.
Namun, untuk saat ini para pekerja diminta menunggu. Karena pencairan berlangsung secara
bertahap sampai akhir September. Sebelumnya, Ida juga pernah menyinggung soal sanksi yang
bisa dijatuhkan jika perusahaan salah memberi data. Menurutnya, hal itu jelas diatur dalam
permenaker 14/2020. Perusahaan bisa dijatuhi denda hingga pemutusan layanan public tertentu.
Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menambahkan, 2,5 juta pekerja ini merupakan
gelombang pertama dari total 10,8 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh pihaknya.

Gelombang berikutnya akan segera dilakukan secara bertahap hingga seluruh rekening pekerja
yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

"Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data
terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja," ujarnya.

Sebab, pihaknya harus melakukan validasi berlapis hingga tiga kali terhadap data tersebut.

413