Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 71
Ia menambahkan Omnibus Law tersebut juga memberikan perlindungan terhadap hak buruh
dan pekerja, termasuk kepada pekerja kontrak, yang selama ini belum diatur dalam UU
Ketenagakerjaan.
Pasal-pasal dalam regulasi, yang sedang dibahas antara serikat pekerja, pemerintah dan DPR,
ini diharapkan mampu menghilangkan adanya eksploitasi kepada pekerja.
"Kemudian ada penghitungan dan upah yang lebih personal, ada jaminan kesehatan, ada
jaminan hari tua dan sebagainya, dalam RUU ini," katanya.
Jajang ikut mengapresiasi masuknya serikat pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja agar
regulasi ini tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan investor.
", dan perusahaan juga tidak semena-mena dalam menentukan upah tahunan," katanya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah pengangguran terbuka rata-rata
sejak 2015 mencapai tujuh juta orang dan angka ini diperkirakan meningkat karena adanya
pandemi COVID-19.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki iklim investasi melalui Omnibus Law, untuk
memperbaiki daya saing industri dan menyediakan lapangan pekerjaan, guna meningkatkan
kinerja ekonomi usai berakhirnya pandemi.
70
