Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

Menurutnya, basis penurunan permintaan tersebut disebabkan oleh pemberlakuan berbagai
pembatasan perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan
penularan virus. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga memiliki banyak destinasi wisata
tidak luput dari imbas ini.

"Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor paling terdampak akibat
wabah Covid-19," kata Menaker Ida.

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan 12 Disnaker Provinsi agar
mengidentifikasi dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan.

Terkait hal itu, ia meminta SP/SB untuk membantu mengidentifikasi para pekerja yang
membutuhkan program Kemnaker. Data dan informasi dibutuhkan agar dalam waktu dekat
dapat segera dicarikan solusi melalui program kerja pemerintah.

"Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi
terbaik dan menghindari PHK," katanya.

Dalam upaya memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah meluncurkan berbagai program
pemulihan ekonomi, baik dalam konteks kesehatan, ketenagakerjaan, maupun perekonomian
secara umum. Program-program tersebut seperti stimulus dan relaksasi perpajakan, bantuan
sosial, program keluarga harapan, program kartu sembako, stimulus ekonomi, BLT dana desa,
insentif tarif listrik, dan program Kartu Prakerja.

Setiap perusahaan (hotel dan restoran) diharapkan akan melewati tantangan atau masa-masa
sulit seperti saat ini. Namun yang perlu ditekankan, katanya, dalam upaya menuju kebangkitan
suatu perusahaan, itu sangat ditentukan antara lain oleh manajemen perusahaan khususnya
bagian Human Resource Development (HRD).

Di sisi lain, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi digitalisasi.
Teknologi digitalisasi juga memberikan dampak yang sangat signifikan, khususnya terhadap
keberadaan tenaga kerja, yakni terjadi transformasi ketenagakerjaan. Akibatnya dapat terjadi
seperti rotasi tenaga kerja, pengurangan jumlah jam kerja tenaga kerja, sampai kepada
pengurangan tenaga kerja atau PHK.

"Peranan para manager HRD di perhotelan sangat strategis dalam mengelola tenaga kerja, sejak
pra employment , during employment sampai kepada post employment . Peranan tersebut
dimanifestasikan agar dinamika ketenagakerjaan menjadi kondusif atau meminimalisasi gejolak
ketenagakerjaan yang tidak diinginkan," terangnya.

Menurutnya, pengelolaan tenaga kerja di industri perhotelan dapat disinergikan dengan
program-program di Kementerian Ketenagakerjaan, seperti untuk mengantisipasi transformasi
ketenagakerjaan antara lain diperlukan pelatihan vokasi baik melalui skema skilling , re-skilling,
up-skilling , pemagangan, peningkatan produktivitas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
soft skill.

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sejumlah program seperti pelatihan dan sertifikasi,
penempatan dan perluasan kesempatan kerja, keselamatan dan Kesehatan kerja serta hubungan
industrial dan jaminan sosial.
"Program-program tersebut dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan bidang perhotelan
dan restoran," pungkasnya. *).

83