Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 117
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Andi Sunrah Djaya menjelaskan,
dari 25 aduan tersebut, 14 diantaranya telah dimediasi. Hanya saja mediasi belum sampai ke
tahap penyelesaian pembayaran THR para pekerja.
Sebagai mediator, Disnaker Kota Makassar bertanggungjawab untuk mempertemukan
pengusaha dan pekerja untuk mencari jalan agar hak pekerja didapatkan. Jika tidak berhasil
maka dilimpahkan ke Disnaker Sulsel untuk dibuatkan rekomendasi ke perusahaan.
Apabila masih juga tidak dibayarkan, maka Disnaker punya kewajiban menyelesaikannya di
pengadilan.
"Hari Senin Insyaallah saya kirim ke sana (Disnaker Sulsel), kan tujuh hari setelah Lebaran baru
kita tutup pengaduan. Tujuh hari sebelumnya kita buka kemarin, begitu," ujarnya, Minggu
(23/5).
Dijelaskannya, sebelum ke meja hijau, pengusaha masih dapat beritikad baik untuk segera
menyelesaikan pembayaran THR pekerja.
"Jadi masih punya waktu, sampai terbit rekomendasi juga dari pengawas untuk membayarkan
juga masih bisa. Tapi kalau tidak juga, konsekuensinya pasti jadi kasus perdata di pengadilan,"
jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan
menjelaskan, di antara semua aduan yang diterima pihaknya, hampir semua perusahaan
berasalan tidak mampu membayar THR lantaran pandemi Covid-19.
"Di sinilah persoalannya semua masih menganggap situasi pandemi masih berlaku sehingga
dijadikan alasan tidak bayar THR pekerja," kata Andi Irwan.
Bahkan masih banyak perusahaan yang gaji pokok karyawannya tersendat. Kendati demikian,
perusahaan tetap diwajibkan membayarkan gaji bahkan THR para pekerja. Hal ini sebagaimana
surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan.
"Meskipun masih terdampak Covid-19, edaran (Kemenaker) mengatakan apabila masih
terdampak dapat mencicil maksimal paling lambat 1 hari sebelum hari H (Lebaran)jelasnya.
Menurut Irwan, kebanyakan perusahaan yang tidak membayar THR pegawainya didominasi dari
sektor perhotelan.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Diatur
sejumlah ketentuan mengenai pembayaran THR 2021, di antaranya: THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 liari sebelum liari raya keagamaan. Pembayaran THR Keagamaan
diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus atau lebih, (jpg/ana)
116
