Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021

BALADA PROTES BURUH, DARI PERKARA THR HINGGA BOIKOT PRODUK
INDOMARET
Buruh berencana akan memboikot produk PT Indomarco Prismatama ( Indomaret ) pekan ini.
Selain memboikot, para buruh juga akan melakukan aksi di depan toko-toko Indomaret.

Rencana aksi boikot ini muncul usai anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Anwar Bessy dijadikan sebagai tersangka karena menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) 2020.
Dia dilaporkan karena telah merusak gypsum di kantor Indomaret saat sedang melakukan unjuk
rasa.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengaku akan
menginstruksikan anggotanya yang berjumlah 2,2 juta orang selaku buruh di 30 provinsi dan
300-an kabupaten/kota untuk mendukung kampanye boikot Indomaret, serta melakukan aksi
massa di depan toko-toko Indomaret di seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Said Iqbal menilai telah terjadi pelanggaran yang serius oleh manajemen PT Indomarco
Prismatama dalam membayar THR tidak sesuai dengan isi peraturan perusahaan. Di mana
seharusnya, pekerja yang memiliki masa kerja sampai dengan tiga tahun mendapat THR 1 bulan
upah, masa kerja 3-7 dibayar 1,5 bulan upah, dan 7 tahun ke atas dibayar 2 bulan upah.
"Serikat buruh berpendapat, manajemen dalam membayar THR 2020 tidak sesuai peraturan
perusahaan yang sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan aturan perundangan-undangan
seperti UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78 Tahun 2015," kata Said Iqbal dalam keterangan
resminya yang dikutip, Senin (24/5/2021).

Kedudukan Peraturan Perusahaan sebagaimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah setara
dan sama nilainya dengan undang-undang. Dengan demikian THR bagi pekerja Indomaret yang
punya masa kerja 7 tahun ke atas yang dibayarkan 50% dari nilai peraturan telah melanggar
hukum, patut diduga ada unsur pelanggaran perdata serta pidana seperti penggelapan upah
buruh dalam bentuk THR.

"Tidak membayar THR sesuai dengan isi peraturan perusahaan, seharusnya didahului dengan
perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja yang
mewakili buruh. Bukan membayar secara sepihak THR sebesar 50% dari peraturan perusahaan
tersebut," katanya.

"Alih-alih perusahaan tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan, malah buruh yang
menuntut pembayaran THR sesuai peraturan perusahaan dikriminalisasi. Dalam hal ini, Anwar
Bessy alias Ambon dianggap melakukan tindak pidana," tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap FSPMI, KSPI akan membawa kriminalisasi Anwar Bessy ke
Sidang ILO di Jenewa pada Juni 2021 karena adanya dugaan pelanggaran Konvensi ILO No 87
tentang Kebebasan Berserikat dan No 98 tentang Hak Berunding. KSPI sebagai anggota
Konfederasi Serikat Buruh Sedunia (ITUC) akan meminta ILO mengirim surat ke Pemerintah
Indonesia dan Manajemen Indomaret.

Selain itu, KSPI akan melakukan kampanye internasional terhadap hak buruh dan dugaan
kriminalisasi yang telah dilakukan PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group). Sidang ILO
akan dihadiri delegasi serikat buruh dari seluruh dunia. Sehingga kampanye internasional ini
akan mendapat dukungan luas.

Said Iqbal menghimbau kepada para pihak, khususnya kepada pimpinan pusat Indomaret Group
untuk mencabut perkara Anwar Bessy dan membebaskannya dari tindakan kriminalisasi, serta

5