Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 139
Penggunaan teknologi itu, kata dia, dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas yang masih
memiliki partisipasi rendah di beberapa sektor ketenagakerjaan, dengan kebanyakan bekerja di
sektor pelayanan.
Menurut dia hal itu disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak tersedianya aksesibilitas di
lingkungan kerja, kesenjangan sosial, dan pelatihan pendidikan yang tidak inklusif.
Selain itu, katanya, secara umum rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang
disabilitas menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang sudah terlebih dahulu mundur dan
tidak berani masuk ke dalam pasar kerja.
Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh masih terbatasnya ketersediaan lapangan kerja dan
diskriminasi serta stigma bagi penyandang disabilitas di dunia kerja.
Karena itu, Menaker mendorong agar dunia usaha untuk menjalankan amanat Undang-Undang
(UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan memberikan kesempatan
kerja bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan UU tersebut, pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib memperkerjakan penyandang disabilitas dua
persen dari jumlah pegawai. Sedangkan perusahaan swasta wajib memperkerjakan sedikitnya
satu persen dari total pekerja.
"Oleh karena itu saya berharap agar semua perusahaan baik swasta, BUMN dan BUMD, terutama
perusahaan yang para CEO dan pimpinannya hadir pada acara hari ini, dapat terus memberikan
kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di masa pandemi ini," demikian Ida Fauziyah.
138
