Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziah mengatakan, jumlah pengangguran terbuka
penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 247.000 orang atau TPT (Tingkat Pengangguran
Terbuka) sebesar 3 persen. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja mencapai
7,57 juta. Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta dan jumlah
pengangguran terbuka penyandang disabilitas sebanyak 247 ribu orang TPT 3 persen, kata Ida
dalam diskusi daring bersama Apindo, Jakarta, Rabu (24/2).

MENAKER: 247.000 PENYANDANG DISABILITAS MASIH MENGANGGUR

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziah mengatakan, jumlah pengangguran
terbuka penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 247.000 orang atau TPT (Tingkat
Pengangguran Terbuka) sebesar 3 persen. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang
bekerja mencapai 7,57 juta.

"Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta dan jumlah pengangguran
terbuka penyandang disabilitas sebanyak 247 ribu orang TPT 3 persen," ujar Ida dalam diskusi
daring bersama Apindo, Jakarta, Rabu (24/2).

Ida mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat usia kerja penyandang disabilitas
sebanyak 17,7 juta sementara yang masuk dunia kerja sebanyak 7,8 juta orang. Hal ini berarti
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas hanya 44 persen jauh dibawah
TPAK nasional sebanyak 69 persen.

"Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa penyandang disablitas
mundur dari pada masuk ke pasar kerja," kata Ida.
Adapun kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan kerja, diskrimisnasi dan
kemungkinan terjadinya stigma bagi penyandang disabilitas di tempat kerja. Ketersediaan
lapangan kerja bagi penyandang disabilitas juga ada lebih bnayak di sektor pelayanan jasa dan
ritel dibandingkan sektor industri.

"Rendahnya pasrtisipasi sektor industri dipengaruhi oleh permasalahan seperti tidak tersedianya
akses ditempat kerja, ada kesenjangan sosial yang tidak kala adalah karena pelatihan pendidikan
yang tidak inklusif," tandasnya.
Anggun P. Situmorang Merdeka.com Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Hariyadi B. Sukamdani, meminta pemerintah untuk memberikan insentif bagi perusahaan-
perusahaan yang mempekerjakan pekerja disabilitas.

"Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 sebenarnya telah diatur tentang insentif yang
seharusnya diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
kepada perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas," kata Hariyadi dalam Dialog
Interaktif Ketenagakerjaan Inklusif Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Rabu (24/2/2021).

Oleh karena itu, Apindo berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk dapat
merealisasikan ketentuan tersebut. Untuk lebih memaksimalkan dan meluaskan implementasi
ketenagakerjaan inklusif di tempat kerja dan memberikan apresiasi atas keterlibatan dunia usaha
selama ini.
"Isu disabilitas merupakan isu yang besar, WHO dalam world report on disability tahun 2011
memperkirakan jumlah disabilitas 15 persen dari total populasi, yang menjadikan disabilitas
sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia," katanya.

145