Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021

positive - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ))
Harapan kami setelah kegiatan ini akan semakin banyak perusahaan yang menerapkan
kesetaraan dan inklusivitas di tempat kerja

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani, meminta
pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja
disabilitas. Tujuannya untuk lebih memaksimalkan dan meluaskan implementasi
ketenagakerjaan inklusif di tempat kerja dan memberikan apresiasi atas keterlibatan dunia usaha
selama ini. "Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 sebenarnya telah diatur tentang insentif
yang seharusnya diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
kepada perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas," kata Hariyadi dalam Dialog
Interaktif Ketenagakerjaan Inklusif Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Rabu (24/2).

PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH BERI INSENTIF PERUSAHAAN PEKERJAKAN
PENYANDANG DISABILITAS

- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani, meminta
pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja
disabilitas. Tujuannya untuk lebih memaksimalkan dan meluaskan implementasi
ketenagakerjaan inklusif di tempat kerja dan memberikan apresiasi atas keterlibatan dunia usaha
selama ini.

"Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 sebenarnya telah diatur tentang insentif yang
seharusnya diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
kepada perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas," kata Hariyadi dalam Dialog
Interaktif Ketenagakerjaan Inklusif Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Rabu (24/2).

Oleh karena itu, Apindo berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk dapat
merealisasikan ketentuan tersebut.

"Isu disabilitas merupakan isu yang besar, WHO dalam world report on disability tahun 2011
memperkirakan jumlah disabilitas 15 persen dari total populasi, yang menjadikan disabilitas
sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia," katanya.

Dalam WHO global disability action plan 2014-2021, ketenagakerjaan juga menjadi bagian yang
penting. Oleh karena itu, banyak negara yang mendorong para pengusahanya untuk
menerapkan kebijakan kesetaraan inklusivitas ini dengan memberikan insentif-insentif.
Misalnya di Amerika serikat terdapat work opportunity tax credit yaitu tax kredit untuk
mempekerjakan pegawai dengan kualifikasi tertentu, salah satunya disabilitas. Terdapat juga
disabled access credit yaitu kredit untuk usaha kecil yang mengeluarkan biaya tertentu dalam
memberi akses kepada disabilitas.

"Selain itu bagi pengusaha yang menghilangkan hambatan akses fisik dan transportasi bagi
disabilitas juga mendapatkan architectural barrier removal tax deduction, di China dan Malaysia
tax deduction juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan disabilitas,"
ujarnya.

150