Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 26
Judul NASIB PKWT & PENSIUNAN ERA UU CIPTAKER
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg17
Jurnalis Anggara Pernando
Tanggal 2021-02-25 04:09:00
Ukuran 491x296mmk
Warna Warna
AD Value Rp 429.625.000
News Value Rp 2.148.125.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Bob Azzam (Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT. Toyota
Motor Manufacturing Indonesia) Kompensasi perumahan menurut saya masuk ke dana masa
depan dan tidak seharusnya masuk dalam pesangon
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) “PP ini jadi
rumus menurunkan kompensasi pekerja. Dasar akademiknya apa?”
Ringkasan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (outsourcing), Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mulai berlaku pada 2 Februari
2021. Dalam beleid itu, pemerintah mengatur para PKWT menerima kompensasi sebesar masa
kerja dikali 1 bulan upah saat kontrak berakhir.
NASIB PKWT & PENSIUNAN ERA UU CIPTAKER
Pemerintah menerbitkan aturan turunan Undang Undang Cipta Kerja yang mengatur kompensasi
pensiunan, pemutusan hubungan kerja, hingga outsourcing. Seberapa besar dampaknya bagi
pekerja?
Anggara Pernando
anggara.pernando@bisnis.com.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (outsourcing), Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mulai berlaku pada 2 Februari
2021.
25
