Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021

neutral - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Kami diberitahu oleh Presiden bahwa komunikasi
publik kita sungguh sangat jelek. Untuk itu, ini masukan dari luar maupun teguran dari presiden
kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan lebih baik

negative - Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ' (YLBHI)) Ada lebih
dari itu. Secara substansi dia akan mengambil hak-hak rakyat. Nah substansi itu yang tidak
didengar

negative - Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik
Indonesia) Tepatnya tidak ada ada satu pemerintah di dunia yang mau menyengsarakan
rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja

Ringkasan
Pemerintah menuding pemrotes UU Ciptaker termakan hoaks tanpa pernah menjawab tuntutan
buruh, akademisi, aktivis, dan rakyat Indonesia.

Pada 5 Oktober 2020 DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
Protes dari berbagai kalangan sebelum RUU itu disahkan seperti diabaikan begitu saja. Selepas
palu diketuk, protes pun semakin besar dan masif.

Sayangnya, di tengah klarifikasi dan tuduhan itu, pemerintah dan DPR tidak menjawab hal
substansial yang benar-benar menjadi masalah dalam UU tersebut.

BURUK UU, DEMONSTRAN DIBELAH: TUDUHAN HOAKS UNTUK PEMROTES
CIPTAKER

Pemerintah menuding pemrotes UU Ciptaker termakan hoaks tanpa pernah menjawab tuntutan
buruh, akademisi, aktivis, dan rakyat Indonesia.

Pada 5 Oktober 2020 DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
Protes dari berbagai kalangan sebelum RUU itu disahkan seperti diabaikan begitu saja. Selepas
palu diketuk, protes pun semakin besar dan masif.

Setelah itu pemerintah sibuk mengklarifikasi ke sana ke mari perihal isi dan substansi UU
Ciptaker. Bahkan, seperti melaksanakan pepatah lama Melayu "buruk muka cermin dibelah",
pemerintah juga menganggap bahwa para demonstran penolak UU ini telah termakan oleh
hoaks. Sayangnya, di tengah klarifikasi dan tuduhan itu, pemerintah dan DPR tidak menjawab
hal substansial yang benar-benar menjadi masalah dalam UU tersebut.

Masalah hoaks ini, menurut penyelidikan polisi, mulanya tersebar dari akun Twitter @videlyae.
Sejak saat itu hingga sekarang, akun tersebut hanya bisa diakses secara terbatas karena dikunci.
Pengikutnya di Twitter hanya 453 akun. Ada 12 poin yang diunggah @videlyae dan polisi
menganggapnya sebagai hoaks. Sebenarnya banyak orang tidak mengetahui 12 poin yang
disebarkan oleh @videlyae tersebut.

Namun klarifikasi dari akun-akun resmi lembaga pemerintah dan pendukung pemerintah justru
lebih masif. Pada 5 Oktober 2020, misalnya, penulis Seword Alifurrahman, yang merupakan
simpatisan Joko Widodo, mengunggah tulisan yang menyebut "terkait omnibus law, belakangan
ini beredar 12 poin yang dianggap menyengsarakan rakyat." Tulisan Alif menyebar ke berbagai
pendukung Jokowi, pemerintah, DPR, dan anggota DPR lainnya dengan sedikit polesan. Pada 6
Oktober, giliran situs tentangomnibus.id yang menyebarkan klarifikasi yang sangat mirip dengan
tulisan Alif.
47