Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JANUARI 2021
P. 49
Sehari kemudian, akun Instagram resmi milik DPR @dpr_ri juga menyebarkan klarifikasi serupa
dalam bentuk gambar. Di hari yang sama, akun Instagram @tmcpoldametro mengunggah
penjelasan serupa.
Puncak klarifikasi ini terjadi di media sosial pada 8 Oktober. Akun-akun yang baru muncul di
Twitter pada tahun 2020 ramai-ramai mencuitkan #StopDemoAyokeMK disertai gambar
klarifikasi 12 hoaks. Pada saat yang bertepatan, buruh akan melakukan demonstrasi dan aksi
mogok kerja terakhir sebagai upaya melawan pengesahan UU Ciptaker.
Sebelumnya, simpatisan Jokowi lain seperti Permadi Arya dan Denny Siregar juga meramaikan
klarifikasi soal hoaks UU Ciptaker. Tidak jelas siapa yang menyebarkan hoaks tersebut, karena
berbeda dengan versi 12 poin, informasi keliru ini hanya mencatat 9 poin.
Dalam konferensi pers, sebagian menteri Kabinet Indonesia Maju menganggap masalah hoaks
UU Cipta Kerja inilah yang menjadi penyebab ketidakpuasan masyarakat. Dua menteri yang
bidang kerjanya sangat berkaitan dengan UU Ciptaker, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, melakukan klarifikasi yang lagi-lagi hanya mengulang
narasi di media sosial.
"Pertama, banyak hoaks beredar tentang ketenagakerjaan. Saya tegaskan, upah minimum tidak
dihapuskan tetapi tetap, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata
Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020).
"Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat, ini yang banyak sekali yang terjadi
distorsi. Ini tetap diatur sebagaimana UU 13 tahun 2003 dan mengambil ketentuan baru
mengenai waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor pekerjaan tertentu," kata Ida dalam
kesempatan yang sama.
Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di berbagai daerah Indonesia tidak juga membuat
pemerintah menjawab kegelisahan publik soal UU Ciptaker. Presiden Jokowi dalam keterangan
resmi yang hanya berlangsung hampir 12 menit itu justru kembali menyalahkan adanya hoaks
dan disinformasi tentang UU Cipta Kerja yang menimbulkan kegaduhan sekarang.
"Namun saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya
dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di
media sosial," kata Jokowi.
Lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku
akan mengajukan rencana membuat situs untuk menampung soal saran dan kritik terkait UU
Ciptaker.
Pembuatan situs untuk menjawab substansi masalah ini cenderung lebih lambat dibanding
klarifikasi hoaks dan disinformasi yang digembar-gemborkan pemerintah dan DPR.
Menutup Kritik Substansi Pemerintah dan DPR bukan hanya tak menjawab kritik, tapi juga
menyajikan fakta yang tidak utuh dari UU Ciptaker. Selain hoaks atau disinformasi yang diklaim
pemerintah, sebenarnya banyak permasalahan UU Ciptaker yang diangkat oleh masyarakat mulai
dari klaster lingkungan, kesehatan, pendidikan, hingga tenaga kerja.
Untuk klaster tenaga kerja saja, masalahnya cukup banyak. Ada dua hal yang perlu dijelaskan
pemerintah. Pertama soal tuntutan buruh yang sebenarnya. Misal, pewajiban Upah Minimum
Provinsi (UMP) tanpa ada pewajiban Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan ada
penghilangan UMSK. Dalam hoaks yang disebar, narasinya adalah penghilangan UMP, UMK, dan
UMSP.
48
