Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 13
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSPTSK SPSI. Roy Jinto mengungkapkan, ada 1000 buruh dari
berbagai daerah di Jabar yang berkumpul dan berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha.
Jakarta Pusat. Setelah itu. buruh menu ju MK untuk mengajukan uji materi UU Cipta Kerja.
Buruh meminta para hakiMKonstitusi berpihak pada kebenaran dalam uji materi dan formil UU
No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut.
Upah Tetap Naik
Buruh juga menyampaikan aspirasi terkait Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang
peniadaan kenaikan upah minimum tahun 2021. Mereka menuntut upah pekerja harus tetap
naik meski pandemi.
Buruh menilai, UU Omnibus Law Cipta Kerja merugikan buruh, seperti soal tenaga kerja kontrak,
peraturan upah, dan tenaga kerja asing. Mereka menuntut. UU Cipta Kerja klaster
Ketenagakerjaan dibatalkan.
Sebelumnya, UU Cipta Kerja berlaku sejak ditandatangani Presiden Joko Widodo. 2 November
lalu.
Setelah UU diberlakukan, aliansi buruh yang terdiri atas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSIAGN) resmi
mendaftarkan gugatan uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pendaftaran gugatan uji materi UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 sudah resmi tadi pagi
didaftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara." ungkap Presiden KSPI Said Iqbal
melalui keterangan tertulis. Selasa (3/11).
Said menyatakan, pihaknya menolak UU tersebut karena merugikan buruh. "Setelah kami
pelajari. isi undang-undang tersebut, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir
seluruhnya merugikan kaum buruh." ujarnya.
Dia pun mengungkapkan, pasal-pasal yang merugikan buruh. Pasal 88C ayat (1) misalnya,
menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C ayat (2) yang
menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimuMKabupaten/kota dengan syarat
tertentu.
Pasal tersebut dinilai mengembalikan buruh kepada rezim upah murah. Selain itu, UU juga
merugikan buruh karena ada ketentuan PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing
seumur hidup, dan pengurangan nilai pesangon.
Said pun meminta DPR menerbitkan leg-islative review terhadap undang-undang tersebut.
"Kami juga menuntut DPR menerbitkan legislative review terhadap UU No 11 Tahun 2020 dan
menyosialisasikan isi pasal UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merugikan kaum
buruh tanpa hoaks atau disinformasi," ujar dia. (dtc.jabamews-41)
Buruh Kembali Gugat UU Cipta Kerja
16 November 2020
* Digugat bertubi-tubi
3 November 2020
* Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit -Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSKSPSI).
12
