Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020

"Proses penyaluran subsidi gaji/upah kami percepat karena datanya mengacu pada para
penerima di termin I yang lalu yang sudah clear and clean. Percepatan penyaluran ini sebagai
ikhtiar pemerintah untuk membantu daya beli pekerja/buruh yang terdampak pandemi COVID-
19," kata Ida Fauziyah Dari total pencairan untuk 8.042.847 orang tersebut, 2.180.382 orang
dilakukan di tahap I, 2.713.434 orang di tahap II dan 3.149.031 orang di tahap III yang dilakukan
hari ini.

Jumlah anggaran yang dikeluarkan sejauh ini untuk pencairan termin II adalah sebesar Rp9,65
triliun untuk bantuan yang ditujukan kepada pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan
berpenghasilan di bawah Rp5 juta itu.

Jika dilihat dari realisasi sementara penyaluran subsidi gaji termin II, pada tahap I telah
tersalurkan kepada 844.083 pekerja/buruh atau 38,71 persen. Sedangkan tahap II telah
tersalurkan kepada 685.427 pekerja/buruh atau 25,26 persen. Jumlah anggaran yang sementara
tersalurkan dari tahap I dan II sebesar Rp1,8 triliun.

Laporan sementara dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penyalur adalah
per 15 November realisasi penyaluran untuk termin kedua secara total tahap I dan tahap II
sudah mencapai 1,5 juta orang.

"Sisanya masih dalam proses penyaluran dan terus kami monitor perkembangan penyalurannya.
Saya mohon agar para pekerja/buruh bersabar karena jumlah dana yang harus ditransfer bank
penyalur ke masing-masing rekening penerima cukup besar, baik yang rekeningnya bank
Himbara maupun yang rekeningnya bank swasta," kata Ida.

Menurut Ida, termin II merupakan penyaluran subsidi upah periode November-Desember 2020.

Sebelumnya, pada termin I untuk September-Oktober Kemnaker telah menyalurkan subsidi gaji
kepada 12.252.668 pekerja/buruh atau sebesar 98,78 persen dari target penyaluran sebanyak
12.403.896 penerima.
Ia mengatakan bahwa masih ada calon penerima BSU yang belum mendapatkan bantuan
tersebut karena terjadi beberapa kendala seperti duplikasi rekening, rekening yang sudah tutup,
rekening pasif, rekening tidak valid atau yang telah dibekukan.

Selain itu terdapat yang tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan rekening
yang diberikan tidak terdaftar di kliring. Total jumlah rekening bermasalah tersebut sekitar 151
ribu. Ida berharap pekerja yang merasa berhak mendapat subsidi gaji tapi masih terkendala,
untuk segera berkomunikasi dengan manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar
datanya dapat diperbaiki.

16