Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021
P. 55

untuk memperkuat sinergitas antara unsur pemerintah dengan SP/PB, khususnya dalam bidang
              Pengawasan Ketenagakerjaan.
              Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  K3,  Haiyani  Rumondang,
              menjelaskan sesuai dengan 9 Lompatan Besar Kemnaker yang dicanangkan oleh Menaker Ida
              Fauziyah, Pengawas Ketenagakerjaan dituntut untuk mampu melakukan reformasi pengawasan
              ketenagakerjaan,  salah  satunya  melalui  kolaborasi  serta  membangun  sinergi  dengan
              stakeholders ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

              "Silaturahmi ini bisa menjadi momentum untuk dapat bertemu dengan pimpinan Konfederasi
              Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar dapat berkolaborasi, berinteraksi, dan bersinergi secara terus
              menerus," kata Haiyani dalam keterangan tertulis, Senin (30/8/2021).

              Saat  membuka  Silaturahmi  Ditjen  Binwasnaker  dengan  pimpinan  Konfederasi  Serikat
              Pekerja/Serikat  Buruh  di  Jakarta,  Senin  (30/8).  Haiyani  mengatakan,  sinergi  pengawasan
              ketenagakerjaan  yang  dibangun  tidak  hanya  dengan  SP/SB,  namun  juga  dengan  seluruh
              stakeholders.

              "Apa yang harus kita kerjasamakan, koordinasi dan kolaborasi supaya paham dengan fungsi
              masing-masing," ujar Haiyani.

              Menurut  Haiyani,  peran  SP/SB  dalam  pengawasan  ketenagakerjaan  sangat  penting  di  masa
              kondisi pandemi COVID-19. Pada saat ini, SP/SB dapat berperan mendorong perusahaan yang
              mampu secara finansial agar melaksanakan hak normatif pekerja sesuai ketentuan peraturan
              perundang-undangan.

              Selain itu, pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow sehingga belum mampu membayar
              penuh hak pekerja, maka wajib berkomunikasi dgn SP/SB yang ada di perusahaan, sehingga ada
              solusi yang tidak mengorbankan buruh.

              "Perlunya  menjalin  komunikasi  yang  baik  antara  pengawas  ketenagakerjaan  dan  Serikat
              Pekerja/Serikat  Buruh  khususnya  dalam  hal  deteksi  dini  permasalahan  ketenagakerjaan  di
              perusahaan," ucapnya.

              Haiyani menambahkan ke depannya pihaknya menginginkan adanya peta pengawasan seluruh
              Indonesia, termasuk jumlah perusahaan yang ada di setiap provinsi, serta pemetaan kebutuhan
              pengawas yang diperlukan.

              "Kami sudah lakukan beberapa perubahan dengan cara kerja kami, dengan melengkapi melalui
              sistem-sistem yang memudahkan bagi para serikat pekerja/serikat buruh," tuturnya.























                                                           54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60