Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021
P. 57

Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  sinergi  antara  unsur  pemerintah  dengan  SP/PB,
              khususnya dalam bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.
              Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  K3  Haiyani  Rumondang,
              menjelaskan, sesuai dengan 9 Lompatan Besar Kemnaker yang dicanangkan oleh Menaker Ida
              Fauziyah, Pengawas Ketenagakerjaan dituntut untuk mampu melakukan reformasi pengawasan
              ketenagakerjaan.

              Salah  satunya  melalui  kolaborasi  serta  membangun  sinergi  dengan  pemangku  kepentingan
              ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

              "Silaturahmi ini bisa menjadi momentum untuk dapat bertemu dengan pimpinan Konfederasi
              Serikat Pekera/Serikat Buruh agar dapat berkolaborasi, berinteraksi, dan bersinergi secara terus
              menerus,"  kata  Haiyani  saat  membuka  Silaturahmi  Ditjen  Binwasnaker  dengan  pimpinan
              Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jakarta, Senin (30/8).

              Pemangku Kepentingan Dia mengatakan sinergi pengawasan ketenagakerjaan yang dibangun
              tidak hanya dengan SP/SB, namun juga dengan seluruh pemangku kepentingan.

              Menurutnya, peran SP/SB dalam pengawasan ketenagakerjaan sangat penting di masa kondisi
              pandemi Covid-19. Pada saat ini, SP/SB dapat berperan mendorong perusahaan yang mampu
              secara finansial agar melaksanakan hak normatif pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
              undangan.

              Selain itu, pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow sehingga belum mampu membayar
              penuh hak pekerja, maka wajib berkomunikasi dgn SP/SB yang ada di perusahaan, sehingga ada
              solusi yang tidak mengorbankan buruh.

              "Perlunya  menjalin  komunikasi  yang  baik  antara  pengawas  ketenagakerjaan  dan  Serikat
              Pekerja/Serikat  Buruh  khususnya  dalam  hal  deteksi  dini  permasalahan  ketenagakerjaan
              diperusahaan," ucapnya.

              Haiyani menambahkan, ke depannya pihaknya menginginkan adanya peta pengawasan seluruh
              Indonesia, termasuk jumlah perusahaan yang ada di setiap provinsi, serta pemetaan kebutuhan
              pengawas yang diperlukan.

              "Kami sudah lakukan beberapa perubahan dengan cara kerja kami, dengan melengkapi melalui
              sistem-sistem yang memudahkan bagi para serikat pekerja/serikat buruh," ucapnya.

























                                                           56
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62