Page 70 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021

KEMNAKER PERKUAT SINERGISITAS KETENAGAKERJAAN DENGAN SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 menggelar kegiatan silaturahmi dengan pimpinan Konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh (SP/SB). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergisitas antara
unsur pemerintah dengan SP/PB, khususnya dalam bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Haiyani Rumondang
menjelaskan, sesuai dengan Sembilan Lompatan Besar Kemnaker yang dicanangkan oleh
Menaker Ida Fauziyah, Pengawas Ketenagakerjaan dituntut untuk mampu melakukan reformasi
pengawasan ketenagakerjaan, salah satunya melalui kolaborasi serta membangun sinergi
dengan stakeholders ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Silaturahmi ini bisa menjadi momentum untuk dapat bertemu dengan pimpinan Konfederasi
Serikat Pekera/Serikat Buruh agar dapat berkolaborasi, berinteraksi, dan bersinergi secara terus
menerus," katanya saat membuka acara tersebut di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Dirjen Haiyani mengatakan, sinergi pengawasan ketenagakerjaan yang dibangun tidak hanya
dengan serikat pekerja/serikat buruh, namun juga dengan seluruh stakeholders.

"Apa yang harus kita kerjasamakan, koordinasi dan kolaborasi supaya paham dengan fungsi
masing-masing," kata Dirjen Haiyani Rumondang.

Menurut Dirjen Haiyani, peran serikat pekerja/serikat buruh dalam pengawasan ketenagakerjaan
sangat penting di masa kondisi pandemi Covid-19. Saat ini serikat pekerja/serikat buruh dapat
berperan mendorong perusahaan yang mampu secara finansial agar melaksanakan hak normatif
pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow sehingga belum mampu membayar
penuh hak pekerja, maka wajib berkomunikasi dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada di
perusahaan, sehingga ada solusi yang tidak mengorbankan buruh.

"Perlunya menjalin komunikasi yang baik antara pengawas ketenagakerjaan dan serikat
pekerja/serikat buruh khususnya dalam hal deteksi dini permasalahan ketenagakerjaan di
perusahaan," ucap Haiyani.

Dirjen Haiyani menambahkan, ke depan pihaknya menginginkan adanya peta pengawasan
seluruh Indonesia, termasuk jumlah perusahaan yang ada di setiap provinsi, serta pemetaan
kebutuhan pengawas yang diperlukan.

"Kami sudah lakukan beberapa perubahan dengan cara kerja kami, dengan melengkapi melalui
sistem-sistem yang memudahkan bagi para serikat pekerja/serikat buruh," ujarnya. CM (ars).

69