Page 68 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021

KEMNAKER PERKUAT SINERGI KETENAGAKERJAAN DENGAN SERIKAT
PEKERJA/BURUH
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 menggelar kegiatan silaturahmi dengan pimpinan Konfederasi Serikat
Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB). Kegiatan ini untuk memperkuat sinergi antara unsur pemerintah
dengan SP/PB, khususnya dalam bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang
menjelaskan, sesuai dengan 9 Lompatan Besar Kemnaker yang dicanangkan oleh Menaker Ida
Fauziyah, Pengawas Ketenagakerjaan dituntut untuk mampu melakukan reformasi pengawasan
ketenagakerjaan, salah satunya melalui kolaborasi serta membangun sinergi dengan
stakeholders ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Silaturahmi ini bisa menjadi momentum untuk dapat bertemu dengan pimpinan Konfederasi
Serikat Pekera/Serikat Buruh agar dapat berkolaborasi, berinteraksi, dan bersinergi secara terus
menerus," kata Haiyani saat membuka Silaturahmi Ditjen Binwasnaker dengan pimpinan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Haiyani mengatakan, sinergi pengawasan ketenagakerjaan yang dibangun tidak hanya dengan
SP/SB, namun juga dengan seluruh stakeholders.
"Apa yang harus kita kerjasamakan, koordinasi dan kolaborasi supaya paham dengan fungsi
masing-masing," kata Haiyani Rumondang.

Menurut Haiyani, peran SP/SB dalam pengawasan ketenagakerjaan sangat penting di masa
kondisi pandemi Covid-19. Pada saat ini, SP/SB dapat berperan mendorong perusahaan yang
mampu secara finansial agar melaksanakan hak normatif pekerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain itu, pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow sehingga belum mampu membayar
penuh hak pekerja, maka wajib berkomunikasi dgn SP/SB yang ada di perusahaan, sehingga ada
solusi yang tidak mengorbankan buruh.

"Perlunya menjalin komunikasi yang baik antara pengawas ketenagakerjaan dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh khususnya dalam hal deteksi dini permasalahan ketenagakerjaan
diperusahaan," ucapnya.

Haiyani menambahkan, ke depannya harus ada peta pengawasan seluruh Indonesia, termasuk
jumlah perusahaan yang ada di setiap provinsi, serta pemetaan kebutuhan pengawas yang
diperlukan.

"Kami sudah lakukan beberapa perubahan dengan cara kerja kami, dengan melengkapi melalui
sistem-sistem yang memudahkan bagi para serikat pekerja/serikat buruh," tandasnya.

67