Page 63 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021

Pusat tahanan sementara merupakan tempat untuk menampung para buruh migran yang tak
memiliki dokumen untuk menunggu pemulangan ke negara asal. Saat pandemi Covid-19,
permasalahan baru muncul dalam sistem ini. Abu menjelaskan, tak semua buruh migran bisa
segera dideportasi karena berbagai alasan.

Itu membuat penumpukan orang tak terhindarkan di pusat tahanan sementara. Sebab,
Pemerintah Malaysia terus melakukan operasi penangkapan buruh migran tak berdokumen.
Akibatnya, timbul kluster baru di pusat tahanan sementara itu.

”Data yang kami kompilasi dari newslab.malaysiakini.com, per 10 Agustus 2021, terdapat 14
kluster Covid-19 di pusat tahanan sementara. Kami tidak mendapatkan data berapa yang
sembuh dan yang meninggal,” ujar Abu.

Selain itu, terdapat beberapa buruh migran yang semula memiliki dokumen keimigrasian menjadi
tak berdokumen. Dari hasil penelusuran KBMB, sejumlah buruh migran gagal memperbarui izin
kerja mereka. Hal itu disebabkan kantor imigrasi sering kali tutup dan tidak beroperasi normal.
Ini membuat jumlah migran tak berdokumen di Sabah semakin banyak.

Mukmin Nantang dari Borneo Komrad, kolektif anak muda yang membuat sekolah anak tanpa
dokumen di Sabah, berharap Pemerintah Malaysia menindaklanjuti persoalan ini. Sebab,
katanya, buruh migran tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, para buruh migran tersebut tak bisa
mendapat vaksin Covid-19.

”Lebih baik (para buruh migran) dibiarkan dahulu, kemudian diurus dokumen mereka. Selain itu,
dibuatkan juga pusat vaksinasi di kebun-kebun sawit. Majikan dan perusahaan harus
bertanggung jawab,” ujar Mukmin.

Ruang isolasi di pusat tahanan sementara hanya dibatasi dinding tripleks dengan tinggi sekitar
1,5 meter. Mereka yang tertular dan tidak masih menggunakan toilet yang sama.

Hal ini juga mendapat sorotan dari Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam/Komnas HAM)
Malaysia. Komisioner Suhakam Malaysia,

Jerald Joseph, menilai, perlu ada solusi dari Pemerintah Malaysia. Sebab, pusat tahanan
sementara di sana didesain hanya untuk menampung sementara waktu sehingga tak memiliki
ruangan yang baik sesuai protokol kesehatan.

”Mereka memang benar melanggar undang-undang karena tak berdokumen, tetapi apakah
penahanan itu diperlukan di waktu sekarang ini di pusat tahanan yang sudah sesak? Itu strategi
yang tidak betul,” ujar Jerald.

Tanggung jawab pemerintah

Komisioner Komnas HAM menilai, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah
Malaysia, tetapi juga Pemerintah Indonesia. Pihaknya pernah berkomunikasi dengan Kedutaan
Besar RI di Malaysia. KBRI dalam hal ini membantu pengetesan Covid-19 buruh migran sebelum
dipulangkan ke Indonesia.

”Kasus buruh migran ini dalam konteks pandemi Covid-19 ini, (mereka) paling menderita. Ketika
dia mempertahankan hidupnya di luar negeri, dia dianggap warga negara asing. Ketika
kebijakannya (negara tempat bekerja) adalah mengutamakan warga negara sendiri, mereka
menjadi nomor dua,” kata Choirul.
Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Tawau
Emir Faisal membenarkan bahwa terdapat buruh migran asal Indonesia yang terpapar Covid-19

62