Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 10

OMNIBUS LAW CIPTAKER ADA TITIK TEMU

              DPR  terus  memformulasikan  Omnibus  Law  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja.
              Kepentingan pemerintah, pengusaha, hingga para pekerja pun sudah diakomodasi.

              Namun, menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sebagian masih dicarikan formula yang
              pas.  "Untuk  kemudian  dalam  kondisi  kita  seperti  sekarang  ini  Omnibus  Law  Ciptaker  tidak
              memberatkan berbagai pihak, baik itu pengusaha, pekerja, maupun pemerintah," tutur Sufmi.

              DPR saat ini telah menerima beberapa usulan dari pihak pengusaha maupun pekerja. Semua
              usulan dan masukan akan diakomodasi semaksimal mungkin oleh DPR. Termasuk terkait dengan
              usulan  pembahasan  klaster  ketenagakerjaan  yang  hingga  kini  masih  dipermasalahkan  pihak
              pekerja.

              "Kita  akomodasi  usulannya  dan  beberapa  saat  ini  masih  dirumuskan.  Nantinya  kita  akan
              komunikasikan  dengan  teman-teman  serikat  pekerja  hasilnya."    Pembahasan  Omnibus  Law
              Ciptaker saat ini telah memasuki tahap perumusan dan sinkronisasi. Wakil Ketua Badan Legislatif
              (Baleg) Willy Aditya menjelaskan pengambilan keputusan tingkat I dijadwalkan akhir pekan ini.

              "Jadi nanti rencana raker itu pengambilan keputusan tingkat I. Diagendakan minggu ini. Akhir
              minggu lah," kata Willy.

              Politikus  NasDem  tersebut  melanjutkan,  Baleg  akan  segera  menyerahkan  hasil  pembahasan
              omnibus law ke pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan akan menggelar rapat Badan Musyawarah
              DPR untuk pengambilan keputusan tingkat II atau pengesahan RUU Ciptaker. "Ya dibamuskan
              dulu  baru  paripurna  (pengesahan)."    Setidaknya  ada  7  poin  krusial  yang  diatur  dalam
              pembahasan klaster ketenagakerjaan, yakni waktu kerja, tenaga kerja asing, pekerja kontrak,
              alih daya (outsourcing), upah minimum, pesangon PHK, hingga program jaminan kehilangan
              pekerjaan.

              Menurut  Ketua  Badan  Legislasi  DPR  RI  Supratman  Andi  Agtas,  seluruh  daftar  inventarisasi
              masalah  (DIM)  selesai  dibahas  dalam  55  kali  rapat  panja  atau  hampir  sekitar  5  bulan
              pembahasan sejak pertama kali dibentuk pada April 2020.

              Terkait  dengan  lokasi  rapat,  Wakil  Ketua  Baleg  Achmad  Baidowi  menambahkan,  rapat
              berlangsung di luar Gedung DPR. Awiek--sapaan Achmad Baidowi--mengatakan Panja RUU Cipta
              Kerja terpaksa menggelar rapat di luar Senayan karena mendapat surat dari Sekretariat Jenderal
              DPR RI bahwa di Gedung DPR RI sedang ada perbaikan instalasi listrik.

              Anggota DPD RI yang tergabung dalam Panja RUU Cipta Kerja Habib Ali Alwi membenarkan
              rapat berlangsung di luar Gedung DPR RI. Ia mengatakan rapat panja berlangsung di suatu
              lokasi di daerah pemilihannya, Provinsi Banten.

              "Saya terima kasih, tempat kami ini dengan Pak Ali Taher (anggota Panja RUU Cipta Kerja Fraksi
              PAN) dipakai sebagai tempat untuk acara rapat yang sangat luar biasa ini," imbuh Habib Ali.

              Pada rapat panja tingkat II yang ke-55 kali itu dihadiri staf ahli Kemenko Perekonomian Elen
              Setiadi  dan  perwakilan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nasaruddin.  Ditarik
              Supratman  Andi  Agtas  juga  memastikan  klaster  pendidikan  dan  pers  telah  ditarik  dari  draf
              Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Pemerintah berbesar hati untuk mencabut dua klaster yang paling
              mendapat banyak pertentangan dari publik tersebut, setelah klaster ketenagakerjaan. (Ant/P-1).








                                                            9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15