Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Sumiyati dalam acara Seminar Nasional Sinergi Pengawasan APIP-SPI-APH secara virtual, Selasa
(29/9/2020).
Untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, sambungnya,
dibutuhkan suatu kebijakan yang luar biasa untuk menjaga agar dampak sosial dan ekonomi
yang diakibatkan oleh COVID-19 tidak berkembang menjadi sangat berat dan berkelanjutan
"Pemerintah telah merespons data pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan berbagai macam
paket kebijakan sejak dikeluarkannya Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah menjadi UU No.2
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, semenjak adanya
pandemi COVID-19 sektor ketenagakerjaan terkena imbas yang luar biasa dahsyat. Awalnya,
angka pengangguran, sempat turun dari 7.050.000 orang menjadi 6.800.000. Namun, adanya
COVID-19 membuat datanya kembali naik.

Berdasarkan data di Kementerian Ketenagakerjaan, total pekerja kena PHK maupun dirumahkan
melonjak sebanyak 3,5 juta orang. Sehingga, bila dijumlah dengan total 6,8 juta tingkat
pengangguran terbuka sebelumnya, maka total orang menganggur di Indonesia kini telah
mencapai kurang lebih 10,3 juta.

Lalu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia hingga Maret
2020 lalu sudah mencapai 26,42 juta orang, terdiri dari kemiskinan di daerah perkotaan sebesar
11,16 juta orang atau 7,38% dan di daerah perdesaan sebesar 15,26 juta orang atau 12,82%.

Angka kemiskinan perkotaan naik 1,3 juta orang dari 9,86 juta orang pada September 2019
menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020. Sedangkan, angka kemiskinan di perdesaan
mengalami kenaikan 333,9 ribu orang dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26
juta orang pada Maret 2020 (zlf/zlf).

5