Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 145
Beberapa persoalan yang ditemui adalah di antaranya seputar duplikasi rekening, nomor
rekening tidak aktif maupun dibekukan, serta rekening yang tidak sesuai dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).
"Kendala data tersebut pada akhirnya mempersulit proses verifikasi dan memengaruhi proses
pencairan bantuan yang berjalan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa
(29/9).
Padahal menurutnya, kebijakan yang dicanangkan oleh Satuan Tugas Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) ini berusaha menjangkau seluruh kelompok
pekerja formal yang tercatat di perusahaan.
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan memastikan setidaknya terdapat 15,7 juta pekerja formal
yang menjadi target penerima manfaat subsidi gaji pegawai atau yang dikenal dengan BLT
pegawai.
Stimulus tunai di atas kemudian diimplementasikan dengan mekanisme transfer langsung ke
rekening pekerja dengan anggaran sekitar Rp37,7 triliun.
Dalam realisasinya, program tersebut didistribusikan selama empat bulan dengan nominal
Rp600.000 setiap bulannya, yang jangka waktunya akan ditransfer setiap dua bulan sekali
sampai Desember 2020.
Namun, kata Nopitri realisasi dari bantuan itu masih mencakup tiga batch dengan total penerima
kurang lebih sembilan juta pegawai.
"Dari sekian jumlah penerima manfaat yang sudah diverifikasi, ada sekitar 6,7 juta target
penerima manfaat yang belum mendapatkan bantuan," tambahnya.
Catatan dari BPJS Ketenagakerjaan, ada sebanyak 1,77 juta data peserta yang diajukan justru
tidak memenuhi kriteria yang termaktub dalam Permenaker 14 Tahun 2020 di atas.
Hal tersebut terungkap berdasarkan catatan dari Kementerian Ketenagakerjaan (2020) yang
menyatakan bahwa kendala dalam proses pencairan bantuan disebabkan adanya persoalan data
terkait dengan rekening penerima.
Lebih lanjut, Nopitri menyampaikan saat ini, yang harus didorong adalah bagaimana
implementasi dari program tersebut tetap berjalan dengan memastikan target penerima manfaat
mendapatkan subsidi tersebut.
Dengan begitu, untuk memastikan para pekerja menjadi penerima manfaat dari program ini,
persoalan data tersebut harus segera ditangani.
"Misalnya, berikan alternatif bagi perusahaan maupun pekerja untuk dapat memperbaiki data
maupun mendaftar ke program tersebut melalui BPJS Ketenagakerjaan secara formal," tutup
Nopitri.
(mcr2/jpnn) Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?.
144
