Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 171
"Dan yang terakhir pengambilan keputusan di tingkat 2 di Paripurna yang akan datang," kata
Supratman.
Supratman menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja dengan metode omnibus law perlu dilakukan
untuk melakukan sinkronisasi peraturan di Indonesia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, kehadiran omnibus law ini sebagai cara agar tidak lagi terjadi
tumpang tindih antar kementerian/lembaga mengenai peraturan dan kebijakan di Indonesia.
Dengan demikian, para pelaku usaha tidak mengelami kesulitan dalam berinvestasi dan
harapannya bisa meningkatkan lapangan kerja di Indonesia.
"Omnibus yang dipakai satu-satunya cara bisa melakukan kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi
rancangan peraturan di Indonesia yang terlalu banyak tumpang tindih karena ego sektoral yang
bermain. Ini menjadi satu metode bagus untuk menata hukum politik ke depan," kata
Supratman.
(maf).
170
