Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 169
DPR, dikatakan oleh Sufmi, telah menerima beberapa usulan dari pihak pengusaha maupun
pekerja. Semua usulan dan masukan akan diakomodasi semaksimal mungkin oleh DPR.
Termasuk, terkait usulan tentang pembahasan klaster ketenagakerjaan yang hingga kini masih
dipermasalahkan pihak pekerja.
"Kita akomodasi usulannya dan beberapa saat ini masih dirumuskan. Nantinya kita akan
komunikasikan dengan teman-teman serikat pekerja hasilnya," papar Sufmi.
Politikus NasDem tersebut melanjutkan, Baleg akan segera menyerahkan hasil pembahasan RUU
Ciptaker ke pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan akan menggelar rapat Badan Musyawarah
(Bamus) DPR untuk pengambilan keputusan tingkat II atau pengesahan RUU Ciptaker. "Ya di-
Bamuskan dulu baru paripurna (pengesahan)," ujarnya.
Setidaknya ada 7 poin krusial yang diatur dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU
Ketenagakerjaan, yakni, waktu kerja, tenaga kerja asing, pekerja kontrak, alih daya (
outsourcing ), upah minimum, pesangon PHK, hingga Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Meskipun Baleg telah mencapai kesepakatan tentang klaster tersebit, pihak pekerja belum puas.
Mereka berencana menggelar aksi mogok menjelang hingga hari pengesahan RUU Ciptaker yang
dijadwalkan berlangsung 8 Oktober 2020. (P-2).
168
