Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

RUU CIPTAKER DISAHKAN PEKAN DEPAN

JAKARTA --- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo, mengatakan, klaster
ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-UndangCipta Kerja (RUU Ciptaker) telah selesai
dibahas. RUU ini rampung dan direncanakan akan disahkan pada penghujung masa sidang V
DPR tahun 2020-2021 atau 8 Oktober mendatang. "Diagendakan pada masa sidang terakhir,
insya Allah (8 Oktober disahkan--- Red)," ujar Firman saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

Klaster ketenagakerjaan yang selama ini menjadi polemik, telah selesai dibahas pada akhir pekan
lalu di sebuah hotel. Namun, hal ini menuai protes dari berbagai pihak. Dalam rapat tersebut,
pemerintah dan DPR menyepakati adanya skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam
pembayaran pesangon. Anggota Baleg Fraksi PKS Mulyanto menyatakan masih menolak
kebijakan JKP dalam RUU Cipta Kerja. Aturan itu dinilainya hanya menguntungkan pengusaha.
Program ini dinilai tak memberi manfaat bagi kelompok pekerja.

Sebab, menurut dia, JKP hanya bermanfaat bagi pihak pengusaha karena akan mendapat subsidi
pesangon untuk pekerja yang terkena PHK sebanyak sembilan kali gaji. Dengan begitu,
pengusaha cukup membayar 23 kali gaji saja. "Dalam kondisi fiskal APBN yang lemah dan
ancaman resesi ekonomi yang menghantui, peraturan iniakan semakin menyulitkan keuangan
negara dan terlalu menguntungkan pengusaha," ujar Mulyanto.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi At-gas mengatakan, pembahasan regulasi sapu jagat tersebut
akan dilanjutkan di tingkat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). "Pembahasan RUU
baru masuk di tahap kedua setelah rapat kerja dan panja. Besok kita akan masuk di tahap ketiga
yakni pembahasan timus dan timsin," kata dia.

Supratman mengatakan, masih ada beberapa tahapan yang akan dilewati setelah pembahasan
RUU Ciptaker di tingkat tim perumus dan tim sinkronisasi. Dia mengungkapkan, di antaranya
rapat kerja antara baleg dan pemerintah untuk mengambil keputusan tingkat I terkait regulasi
tersebut. "Dan yang terakhir pengambilan ke-putusan di tingkat dua di Paripurna yang akan
datang," kata politikus Gerindra ini.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Fonnappi), Lucius Karus, mengkritik Baleg
DPR yang melanjutkan pembahasan RUU Ciptaker pada Sabtu dan Ahad di hotel. Menurut dia,
pembahasan di hotel dengan alasan mati lampu di gedung parlemen tak masuk akal. Hal tersebut
dinilai sebagai upaya untuk mematikan akses publik terhadap pembahasan RUU.
"Saya kira pilihan rapat di hotel bukan karena alasan yang tampak lucu, yaitu mati lampu itu.
Yang terjadi sesungguhnya, DPR sudah matikan akses publik dalam proses pembahasan RUU
Cipta Kerja," ujar Lucius kepada Republika.

Ia melihat Baleg berusaha menutup aspirasi penolakan terhadap RUU Ciptaker, khususnya
klaster ketenagakerjaan yang menuai reaksi negatif dari kelompok buruh. Di sisi lain, DPR
mengeklaim RUU sapu jagat itu dibahas terbuka. "Seolah-olah sengaja tak mau menerima
masukan dari publik. Pandemi seolah-olah berkah bagi mulusnya nafsu elite untuk mengesahkan
cepat RUU Cipta Kerja ini," ujar Lucius. Alasan pemadaman listrik di parlemen juga ia anggap
tak masuk akal. Sebab, lembaga sebesar DPR harusnya memiliki fasilitas pembangkit listrik,
seperti generator, untuk mengantisipasi kejadian seperti itu.

DPR juga dinilai sok rajin karena membahas sebuah RUU di luar hari kerjanya dalam fungsi
legislatif. Pembahasan RUU Ciptaker pada Sabtu dan Ahad, menurut dia, hanyalah upaya agar
RUU ini dapat segera disahkan pada Oktober mendatang.

ed: masalamilhuda

33