Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

PHK ADALAH JALAN TERAKHIR

Kadin Indonesia mengimbau agar korporasi tidak mem-PHK karyawan. Namun, pemerintah
harus berbenah.

Oleh Ridho Syukra

Perusahaan-perusahaan di Tanah Air kini seperti kapal yang sedang diamuk badai. Sebagian
masih mampu melaju. Sebagian lagi sudah oleng, bahkan tak sedikit yang sudah tenggelam.

Pandemi Covid-19 memang telah memaksa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah
memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah.

Namun, PSBB ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, PSBB mampu mengurangi penyebaran
Covid. Di sisi lain, PSBB menyebabkan roda ekonomi tersendat.

Akibat diterapkannya protokol kesehatan, termasuk pembatasan jarak fisik (physi-cal distancing)
dan pembatasan jarak sosial (social distancing), mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Rantai
pasok (sup-ply chain) terganggu. Apalagi tak semua sektor bisnis bisa beroperasi secara penuh.

Tak mengherankan jika sejak Maret lalu banyak perusahaan terpaksa memangkas jam kerja agar
bisa tetap beroperasi. Malah, tak sedikit yang akhirnya menyerah dan menutup perusahaannya.
Tak pelak, gelombang pemberhentian hubungan kerja (PHK) pun melanda sejumlah industri.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) memperkirakan sampai akhir 2020 angka pengangguran bertambah 5-6
juta orang.

Berdasarkan catatan Kadin Indonesia, sampai Mei 2020, sekitar 6 juta pekerja sudah di-PHK dan
dirumahkan karena pengusaha tak lagi punya arus kas (cashflow).

Jangan Pecat Karyawan

Syukurlah, di tengah situasi yang serba sulit ini, masih banyak perusahaan yang mati-matian
bertahan dan menempuh berbagai cara agar tidak mem-PHK karyawannya. Kadin Indonesia,
sebagai induk organisasi dunia usaha, termasuk yang intens mendorong para pengusaha agar
tidak memecat kayawan. PHK adalah jalan terakhir setelah berbagai upaya efisiensi membentur
dinding.

"Kami mengajak agar para pengusaha tidak melakukan PHK dan tetap mencari strategi agar bisa
bertahan selama pandemi Covid-19," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Antonius Joenoes Supit kepada Investor Daily di
Jakarta, baru-baru ini.

Pria yang akrab disapa Anton Supit ini mengakui, masalah yang paling sering muncul dan sangat
krusial selama pandemi corona adalah PHK karena perusahaan tidak bisa bertahan. "Ini memang
dilematis. Tidak mudah bertahan dalam kondisi sekarang," tutur dia.

Untuk mencegah lebih banyak perusahaan bertumbangan, Kadin Indonesia mengusulkan
kepadapemerintah agar anggaran penanganan Covid-19 ditambah menjadi Rp 2.650 triliun di
mana anggaran kesehatan dan bantuan sosial (bansos) mesti mendapatkan porsi terbesar.

"Anggaran penanganan Covid masih kurang, sehingga harus ditambah. Anggaran yang lebih
besar dibutuhkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, sekaligus mencegah penyebaran
Covid," tegas Anton Supit.

37