Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020

Untuk jenis pelanggaran protokol kesehatan cukup beragam. Salah satu contohnya,
mempekerjakan karyawan di tempat kerja melebihi ambang batas yang ditetapkan, yakni 25
persen bagi perusahaan sektor nonesensial. dan 50 persen bagi sektor esensial.

Untuk rinciannya, 69 perusahaan ditutup karena karyawannya terkena Covid-19, sedangkan 44
perusahaan ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan Covid-19. 'Total perusahaan
yang disidak ada 647 perusahaan, dan yang ditutup sementara ada 113 perusahaan," kata Andri
pada Selasa (28/9).

Andri mengatakan, bagi perusahaan yang karyawannya terpapar Covid-19 diminta untuk
menutup sementara tempat kerjanya. Selama ditutup tiga hari, mereka diwajibkan menyemprot
cairan disinfektan di tempat kerja untuk memusnahkan virus Covid-19.

Progresif

Sementara itu. kata dia. belum ada perusahaan yang terkena sanksi progresif selama PSBB jilid
II. Sebab mereka langsung berbenah diri begitu pertama kali melakukan kesalahan dengan
sanksi penutupan selama 3x24 jam.

Bagi mereka yang melakukan kesalahan berulang, akan dikenakan sanksi progresif. Pengenaan
sanksi itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Disease 2019.

Pada Pasal 8 ayat 5 dijelaskan, pelaku usaha, pengelola atau penanggung jawab tempat kerja,
perhotelan yang melanggar protokol pencegahan Covid-19 dikenakan sanksi administrasi berupa

penutupan sementara selama tiga hari atau 3x24 jam. Bila mereka mengulang kesalahan
pertama, langsung dikenakan denda Rp 50 juta.
Kemudian bila melanggar kesalahan hingga dua kali dikenakan denda Rp 100 juta. Terakhir, bagi
yang melanggar sampai tiga kali dan seterusnya dikenakan denda Rp 150 juta. Apabila setiap
pelaku usaha atau penanggungjawab tempat kerja tersebut tidak mampu membayar dendanya,
pemerintah akan menutup usaha mereka selama tujuh hari sampai mereka membayarkan denda
administrasi tersebut

Andri menyatakan bakal terus melakukan pengawasan di sejumlah perkantoran, perusahaan
atau tempat usaha di DKI Jakarta. "Pengawasan dilakukan untuk memastikan mereka mengikuti
protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah," jelasnya.

Berdasarkan catatannya, ada 79.959 perusahaan di Ibu Kota yang tersebar di enam wilayah.
Rinciannya 16 perusahaan di Kepulauan Seribu: 14.394 perusahaan di Jakarta Barat; 29.602
perusahaan di Jakarta Selatan; 8.656 perusahaan di Jakarta; 15.515 di Jakarta Pusat dan 11.776
perusahaan di Jakarta Utara, (faf)

58