Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2020
P. 63
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PS-HK) Fajri Nursyamsi mengatakan,
pembahasan RUU Cipta Kerja sebaiknya tidak hanya memperhatikan substansi atau materi pasal
per pasal, tetapi juga memperhatikan konstituen terbesarnya, yakni publik. Rapat di luar Gedung
DPR kian menjauhkan proses pembahasan itu dari publik.
"Rapat di hotel juga sekali lagi menunjukkan lemahnya keteladanan yang ditunjukkan oleh elite
karena ketika pemerintah menyerukan penghematan anggaran karena resesi, apa yang
dilakukan oleh DPR berkebalikan dengan itu semua. Hal ini sangat disayangkan karena tidak ada
contoh kepemimpinan yang kuat untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana seharusnya
kita beraktivitas di tengah pandemi," kata Fajri.
Di sisi lain, pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilakukan dengan cepat, bahkan pada hari libur
dan reses menunjukkan suatu legislasi dapat segera dituntaskan selama ada kemauan dari
pembentuk UU. Upaya yang besar itu seharusnya ditunjukkan untuk pembahasan RUU lain yang
diharapkan publik, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, pada kenyataannya,
pembentuk UU berdalih pembahasan RUU itu memerlukan waktu panjang.
Segera disahkan
Dengan telah tuntasnya pembahasan kluster ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja mendekati garis
akhir dari proses legislasi. Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Nas-dem Willy Aditya mengatakan,
setelah tim perumus dan tim sinkronisasi menuntaskan pembahasan RUU, selanjutnya RUU
dibawa ke dalam rapat kerja bersama pemerintah untuk diambil keputusan tingkat pertama.
Setelah disepakati, RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi
UU.
(REK)
62
